Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

UU Perampasan Aset Disahkan! Pimpinan DPR Tegaskan Harta Bandar Judol Bisa Disita Negara

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut aset para bandar judol dapat dirampas melalui UU Perampasan Aset.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Doc: Rika Pangesti.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan harta kekayaan bandar judi online (judol) dapat dirampas negara melalui Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

Aturan tersebut tidak hanya menyasar pelaku korupsi, tetapi juga pelaku kejahatan lain yang merugikan masyarakat, termasuk penipuan investasi dan bisnis judi online.

    Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,”

    kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

    Menurut Dasco, perampasan aset menjadi salah satu cara untuk memutus keuntungan ekonomi yang diperoleh bandar judi online.

    Iklan

    Langkah tersebut juga diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku yang menjalankan bisnis ilegal dan menimbulkan banyak korban, terutama masyarakat kecil.

    Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,”

    ucapnya.

    Dasco menjelaskan, salah satu tujuan utama UU Perampasan Aset adalah memastikan hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada masyarakat.

    Untuk mendukung tujuan tersebut, undang-undang juga mengatur pembentukan badan pengelolaan hasil perampasan aset.

    Dia mencontohkan, dalam kondisi tertentu, perampasan aset tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri.

    Namun, mekanisme tersebut tetap harus mengikuti persyaratan dan prosedur hukum yang diatur dalam undang-undang.

    Kenapa kemudian tadi ada badan pengelolaan hasil perampasan aset. Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita langsung disita,”

    jelasnya.

    Dasco menilai ketentuan tersebut dapat menjadi instrumen untuk menekan berbagai aktivitas kejahatan yang selama ini merugikan masyarakat.

    Politisi Gerindra itu berharap hasil perampasan aset tidak hanya menghentikan keuntungan pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Undang-undang perampasan aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat,”

    terangnya.

    DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 19 November 2026.

    Pengesahan tersebut mengakhiri perjalanan panjang regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen.

    Keputusan diambil setelah Komisi III DPR menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah dan menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat paripurna.

    Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pengambilan keputusan tersebut. Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Puan mengingatkan kembali panjangnya proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

    Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,”

    ujar Puan sebelum pengambilan keputusan.

    Iklan

    Topik terkait

    Penulis dan penyunting

    • Reporter

      Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

    • Asisten Redaktur

      Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar