Kami akan mendorong diproses segera dan secepatnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem pidana peradilan anak,”
kata Dasco dalam acara peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Masyarakat Bisa Terlibat Pembahasan
Menurut Dasco, pembaruan aturan diperlukan agar penanganan kasus perundungan terhadap anak dapat berjalan lebih baik. Karena itu, DPR juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembahasan.
Dia meminta pihak sekolah, keluarga korban, organisasi perlindungan anak, hingga forum OSIS menyampaikan masukan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik dan kita harapkan semua misalnya pihak sekolah, pihak OSIS, keluarga korban kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak itu kemudian memberi masukan yang komprehensif kepada badan legislasi,”
ujar Dasco.
Perundungan di Ruang Siber
Dasco menyoroti perundungan yang kini meluas hingga ruang siber. Menurut dia, anak masih bisa menjadi sasaran penghinaan dan intimidasi secara digital meskipun sudah tidak berada di lingkungan sekolah.
Kondisi tersebut membuat perundungan tidak bisa lagi dipandang sebagai kenakalan biasa. Sebab, tindakan itu dapat meninggalkan dampak psikologis yang serius bagi anak sebagai korban.
Dasco juga mengingatkan agar institusi pendidikan maupun keluarga tidak menekan korban untuk bungkam demi menjaga nama baik. Perlindungan terhadap anak, menurut dia, harus menjadi prioritas.
“Jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,”
tegasnya.