ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD soal Polemik Draf RUU Perampasan Aset, Ada Apa?
Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburohman dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena dinilai tidak membuka draf RUU tersebut kepada publik.
Koalisi masyarakat sipil melalui Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
ICW mempersoalkan draf rancangan undang-undang tersebut yang dinilai tidak dibuka kepada publik hingga disahkan.
Ini adalah bukti bahwasanya DPR mengabaikan aturan hukum yang mengatur dirinya sendiri terkait bagaimana rumusan undang-undang harus dibentuk dan dibuat,”
kata Ketua Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, pada Jumat, 20 November 2026.
Kami perwakilan dari koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU perampasan aset,”
tambahnya.
Ibrahim mengatakan pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut somasi yang sebelumnya dilayangkan kepada DPR RI pada 16 November 2026. Ia memastikan laporan koalisi telah diterima sekretariat MKD dan mendapatkan nomor pengaduan.
Iklan
Surat pengaduannya sudah diterima di sekretariat dan sudah diberikan nomor. Dan hari ini kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset,”
ICW berharap MKD segera menindaklanjuti laporan tersebut dan memeriksa dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepada pimpinan DPR dan Ketua Komisi III.
Persoalan utama yang disoroti ICW adalah tidak tersedianya draf RUU Perampasan Aset di situs resmi DPR hingga rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang.
Menurut Ibrahim, penyebarluasan rancangan merupakan bagian dari kewajiban dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
ICW juga membantah klaim bahwa DPR, khususnya Komisi III, telah melibatkan masyarakat secara terbuka dalam pembahasan RUU tersebut.
Ibrahim menilai banyaknya kelompok yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tidak serta-merta membuktikan adanya partisipasi publik yang bermakna.
Artinya kita berpandangan bahwasanya 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR hari ini dalam proses RDPU itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak pernah dibuka kepada publik dan artinya apa yang dibahas di dalam RDPU² itu hanyalah omong kosong belaka karena tidak ada dokumen yang bisa dibaca dan hanya sekedar cakap-cakap saja,”
tegasnya.
Ibrahim juga menyebut ICW belum pernah diundang untuk membahas rumusan RUU Perampasan Aset hingga koalisi mengajukan pengaduan ke MKD.
Dikatakannya, hal itu semakin memperkuat kritik bahwa pelibatan masyarakat dalam proses legislasi tersebut belum berjalan secara substantif.
Benar, ICW membantah DPR dalam hal ini Komisi III telah terbuka dalam membuat dan merumuskan undang-undang perampasan aset,”
ungkapnya.
Selain mengadukan persoalan tersebut ke MKD, koalisi juga tengah menyiapkan langkah hukum melalui pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ibrahim mengatakan pihaknya telah mencatat sejumlah persoalan formil dalam proses pembentukan RUU tersebut.
Koalisi berencana menyusun draf permohonan untuk menguji proses pembentukan undang-undang itu melalui MK.