Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Mahfud MD Peringatkan MPR! Sidang Pemilihan Wapres 9 Desember Bisa Tak Sah, Ini Alasannya

Mahfud MD mengingatkan Presiden RI, Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI agar tidak terburu-buru menggelar sidang pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD (Foto: Instagram Mahfud MD)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI agar tidak terburu-buru menggelar sidang pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026.

Ia menilai jadwal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum jika penghitungan tenggat pengajuan dua nama calon tidak sesuai dengan ketentuan hari kerja.

Kepada yang terhormat Presiden RI dan MPR RI, harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,”

tulis Mahfud dalam unggahannya di media sosial X @mohmahfudmd pada Jumat, 20 November 2026.

Mantan Menkopolhukam itu menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan pengajuan dua calon wakil presiden oleh Presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Iklan

Ketentuan tersebut tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Mahfud menyoroti definisi kata “Hari” dalam UU MD3 yang merujuk pada hari kerja. Menurutnya, penghitungan tenggat tidak bisa hanya menggunakan hari kalender sebagaimana yang menjadi dasar penentuan jadwal 9 Desember 2026.

Pilihan EditorRika Pangesti

Prabowo Akan Serahkan Langsung 2 Nama Cawapres ke MPR pada 25 November

Perbedaan cara menghitung waktu tersebut, kata Mahfud, dapat berpengaruh terhadap keabsahan sidang apabila MPR tetap menggelarnya pada tanggal yang telah dijadwalkan tanpa memperhitungkan ketentuan hari kerja.

Karena itu, ia menyarankan agar MPR menyesuaikan jadwal sidang dengan memberikan jarak 14 hari kerja sejak menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden.

Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,”

jelasnya.

Mahfud kemudian memberikan simulasi apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran pada Jumat, 20 November 2026.

Dengan penghitungan 14 hari kerja, menurut perhitungannya, sidang MPR baru dapat digelar pada Kamis, 10 Desember 2026.

Penghitungan tersebut, lanjut Mahfud, juga berlaku apabila Presiden baru menyerahkan nama calon setelah kembali dari Republik Rakyat China (RRC). Tenggat 14 hari kerja harus dihitung berdasarkan waktu penerimaan pengajuan resmi oleh MPR.

Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu, penyesuaian jadwal menjadi langkah yang lebih aman untuk menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.

Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh proses tetap harus diselesaikan dalam rentang waktu paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Mahfud menilai persoalan penghitungan hari kerja dan hari kalender mungkin terlihat sederhana. Namun, kelalaian dalam menerapkan ketentuan tersebut berpotensi memunculkan persoalan hukum dan politik baru.

Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,”

pungkasnya.

Sebelumnya, MPR RI menetapkan batas waktu bagi Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran paling lambat pada Rabu, 25 November 2026.

Tenggat tersebut ditetapkan setelah MPR mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Perubahan jadwal itu dilakukan setelah Presiden Prabowo meminta penundaan.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan perubahan jadwal memberikan tambahan waktu bagi Presiden untuk menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR.

Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,”

kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Muzani menjelaskan, tenggat penyerahan nama tersebut disesuaikan dengan perubahan jadwal sidang paripurna.

Semula, ketika sidang dijadwalkan pada 2 Desember 2026, Presiden harus menyerahkan dua nama calon paling lambat 18 November 2026.

Namun, setelah jadwal sidang diundur satu pekan, MPR menetapkan batas penyerahan nama menjadi 25 November 2026.

Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,”

ujar Muzani.

Permintaan penundaan jadwal tersebut disampaikan Prabowo melalui surat yang diterima pimpinan MPR pada Senin pagi.

Setelah membahas surat itu dalam rapat gabungan, MPR menyepakati sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden digelar pada Rabu, 9 Desember 2026.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar