Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan melalui kabinet menjadi sinyal perubahan orientasi politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurutnya, PSI berpeluang lebih leluasa memperkuat organisasi dan identitas politik meski tidak memiliki kader di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jokowi seolah memberikan legitimasi bahwa berada di luar kabinet bukan sebuah kerugian politik bagi PSI. Bahkan, ada peluang bagi PSI untuk lebih leluasa membangun organisasi dan memperkuat identitas politiknya. Ini bisa menjadi penanda perubahan orientasi PSI, dari keterlibatan dalam pemerintahan menuju penguatan kekuatan partai,”
kata Arifki kepada Owrite, Jumat, 20 November 2026.
Arifki mengatakan, pernyataan Jokowi muncul di tengah sorotan terhadap posisi PSI dalam koalisi pemerintahan Prabowo.
Iklan
Jokowi sebelumnya menyebut PSI kini berfokus memperbaiki dan memperkuat struktur organisasi sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Fokus tersebut bisa menjadi petunjuk bahwa PSI mulai mengarahkan perhatian pada penguatan mesin politik di luar keterlibatan dalam kabinet,”
Dikatakan Arifki, situasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari perubahan komposisi politik di sekitar pemerintahan Prabowo.
Terlebih, Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, sementara tiga kader PSI, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, juga telah mundur dari partai.
Dengan perubahan tersebut, ruang representasi politik PSI di kabinet mengalami pergeseran.
Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai arah hubungan politik antara Jokowi, PSI, dan pemerintahan Prabowo.
Pertanyaannya, apakah ini memang proses penyesuaian posisi PSI untuk lebih mandiri secara politik, atau bagian dari perubahan konfigurasi pengaruh politik di sekitar pemerintahan Prabowo? Dua kemungkinan ini masih terbuka,”
ungkapnya.
Meski demikian, Arifki menilai belum cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa perubahan posisi PSI merupakan bagian dari kesepakatan politik untuk menjauhkan Jokowi dari pemerintahan.
Di sisi lain, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan belum ada partai yang secara resmi menyatakan keluar dari koalisi pemerintahan.
Arifki menilai dinamika tersebut menunjukkan bahwa posisi politik PSI tidak bisa hanya diukur dari ada atau tidaknya kader partai di kabinet.
Dukungan terhadap pemerintahan, status keanggotaan koalisi, dan keterwakilan dalam kabinet merupakan tiga hal yang tidak selalu berjalan beriringan.
Pada akhirnya, yang menarik bukan hanya apakah PSI masih berada di dalam koalisi, tetapi bagaimana posisi dan ruang pengaruh politik masing-masing aktor akan terbentuk ke depan,”
jelasnya.
Apakah PSI memilih lebih leluasa bergerak di luar kabinet, sementara Prabowo memperkuat konsolidasi dengan partai-partai koalisi yang ada, itu menjadi dinamika politik yang patut kita amati,”