150 Warga Negara Indonesia (WNI) tengah menghadapi ancaman hukuman mati di Semenanjung Malaysia. Hal ini termasuk kasus yang masih dalam proses penyelidikan, persidangan, maupun tahap banding.
Sebagian besar kasus besar yang ditangani berkaitan dengan tindak pidana narkotika, baik sebagai kurir, pihak yang tertipu oleh sindikat, maupun yang terlibat tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensinya.
Selain itu, terdapat pula kasus pembunuhan dan tindak pidana berat lainnya, karena masing-masing kasus memiliki dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan yang berbeda-beda.
Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Johor Bahru, dan KJRI Penang memastikan bahwa setiap WNI, yang menghadapi ancaman hukuman mati mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan proses peradilan yang adil.
Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap WNI, yang terlibat kasus hukum di Malaysia, salah satunya menunjuk pengacara pembela (defence counsel) bagi WNI yang tidak mampu secara finansial.
Pemerintah pun melakukan kunjungan konsuler ke tahanan, guna memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka tetap stabil, serta membangun komunikasi dengan otoritas hukum Malaysia untuk memperoleh informasi yang akurat dan memperjuangkan perlakuan yang manusiawi bagi para WNI.
Menurut Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Kuala Lumpur, Danang Waskito, tantangan yang dihadapi saat ini di lapangan masih sangat besar.
Setiap kasus memiliki dinamika hukum yang berbeda, mulai dari kesulitan pembuktian, perbedaan bahasa, keterbatasan pemahaman hukum oleh terdakwa, hingga lamanya proses banding.
Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam memperkuat efektivitas pelindungan hukum dan diplomatik bagi para WNI,”
Danang dalam siaran tertulis, dikutip Jumat, 5 Desember 2025.
Selain itu, lanjut Danang, penting bagi Pemerintah RI untuk memastikan agar setiap langkah yang diambil tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif.
Pemerintah juga didesak untuk memperkuat edukasi hukum dan kesadaran risiko hukum bagi calon pekerja migran, guna memahami sepenuhnya konsekuensi dari setiap tindakan di negara tujuan.
Semoga upaya kita hari ini dapat memperkuat sinergi dan menghasilkan langkah nyata dalam memberikan harapan dan keadilan bagi WNI yang tengah menghadapi situasi sulit di luar negeri, khususnya di Malaysia,”
Danang.
Sementara itu, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Sesditjen AHU Kemenkum) Hantor Situmorang, Atase Hukum pada KBRI Kuala Lumpur memiliki peran substantif dari pelindungan WNI, salah satunya terkait isu status kewarganegaraan yang merupakan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto.
Ini tidak hanya wujud kepedulian negara terhadap WNI yang terjerat hukuman mati di luar negeri, tetapi memastikan pemahaman dan interpretasi yang tepat terhadap sistem hukum nasional kita, sekaligus menjembatani komunikasi hukum lintas negara, baik dengan otoritas setempat, hingga stakeholders lainnya, seperti profesi hukum di Malaysia,”
Hantor.
Lebih lanjut, Sesditjen AHU mengatakan, sebagai kepanjangan tangan Ditjen AHU, tentunya Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur sudah memahami betul atas layanan Ditjen AHU di bidang pidana, yakni pemberian keterangan ahli, pendapat hukum, grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang saat ini juga sedang disusun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.
Tidak lupa juga layanan Ditjen AHU yang berkaitan dengan hukum pidana lintas negara seperti Mutual Legal Assistance, Ekstradisi, dan transfer narapidana,”
Hantor.
Saat ini, Pemerintah Malaysia tengah menjalankan reformasi sistem hukuman mati, yang membuka peluang untuk mengajukan peninjauan kembali dan permohonan keringanan hukuman (resentencing).
Malaysia sendiri merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang masih menerapkan hukuman mati bagi sejumlah tindak pidana berat, seperti pembunuhan, narkotika, dan senjata api.
Meskipun Pemerintah Malaysia telah melaksanakan reformasi hukum terhadap hukuman mati wajib dan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman alternatif, seperti penjara seumur hidup atau jangka waktu panjang, hukuman mati tetap diberlakukan dalam sistem peradilan Malaysia.
Oleh karena itu, penerapannya tetap memerlukan perhatian dan upaya diplomasi yang serius dari pihak Indonesia, terutama bagi WNI yang masih menghadapi ancaman hukuman tersebut.
