Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyak investor asing yang sulit ingin membuka usaha di Indonesia lantaran terkendala izin.
Hal itu dia ungkapkan saat berpidato penyerahan penagihan adminstratif negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di kompleks Kejaksaan Agung. Dia memerintahkan seluruh instansi agar mempermudah sistem perizinan.
“Semua pejabat dari semua kementerian/lembaga cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi tidak efisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,”
ujar Prabowo, Rabu, 13 Mei 2026.
Prabowo membandingkan dengan urus perizinan di luar negeri yang hanya butuh dua pekan.
“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin (selesai dalam waktu) satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu,”
tegas Prabowo.
“Indonesia harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa Indonesia dua tahun?”
tambah dia.
Bentuk Satgas Khusus
Karena rumitnya sistem perizinan di negara ini, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus berisikan pakar untuk merampingkan sistem perizinan di Indonesia.
Semua demi mempermudah investor asing buka lapak di sini.
“Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi,”
ucap Prabowo.
Presiden bahkan menyinggung banyak aturan tidak jelas kerap muncul, meski dirinya telah memerintahkan untuk menyederhanakan regulasi. Banyaknya regulasi itu berpeluang jadi ladang praktik korupsi.
“Sederhanakan regulasi. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang minta kickback, minta uang supaya izin cepat keluar,”
kata Prabowo.
“Saya minta Mensesneg kumpulkan pakar-pakar, bikin Satgas Khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, ya, jangan persulit,”
tambah dia.
Pemerintah harus membantu pengusaha yang serius ingin berinvestasi ke dalam negeri, namun dia tidak toleransi terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang ‘nakal’ ditertibkan; tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh perizinan di Indonesia lama dan banyak sekali,” .
kata Prabowo
Dia mencontohkan masalah izin impor gas untuk kebutuhan rumah sakit mengakibatkan stok pasokan terhambat. Fenomena itu disebabkan proses izin yang sulit.
“Perizinan kadang-kadang ada yang tak masuk akal. Saya monitor masalah impor, kalau tidak salah gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, akhirnya suplai gas Indonesia sangat tipis untuk rumah sakit,”
ucap dia.
