Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyayangkan sikap pemerintah yang belum menetapkan banjir dan longsor di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional. Padahal banjir yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), hingga Sumatera Barat (Sumbar) sudah memakan banyak korban dan kerusakan infrastruktur.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan dirinya sangat menyayangkan pemerintah tidak kunjung menetapkan status bencana nasional. Menurutnya, ketika status ditetapkan akan ada anggaran besar yang harus dikucurkan untuk membantu para korban.
Meskipun harus dicatat bahwa korupsi di sektor kebencanaan itu tinggi banget, dan juga harus menjadi warning. Tetapi memastikan itu bisa berdaya guna tepat pada sasaran itu menjadi hal yang penting,”
ujar Uli kepada owrite baru-baru ini.
Dirinya mendapat banyak informasi dari tim Walhi di wilayah Sumut, Sumbar, dan Aceh masih banyak wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Alasannya, kemungkinan karena koneksi jalan yang terputus sehingga distribusi tidak bisa masuk, atau wilayah-wilayah yang sama sekali tidak ada distribusinya meskipun jalannya tidak terputus.
Dan kami juga menemukan fakta bahwa harga bahan pokok itu naik sampai lima kali lipat, dan itu kan semakin membebani korban bencana. Bahkan misalnya ketika stok makanan tidak ada, bantuan tidak ada, efeknya ada penjarahan seperti di video media sosial. Ini yang sebenarnya harus ditangani dengan cepat oleh negara,”
tuturnya.
Uli mengaku, hingga saat ini pihaknya masih meraba-raba alasan pemerintah tidak kunjung menetapkan status bencana nasional di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Apakah karena anggaran terpotong di BNPB atau anggaran tidak mencukupi? Nggak tau juga. Tetapi ini kan satu problem kemanusiaan, dan negara diberikan mandat oleh konstitusi untuk menjamin keselamatan warga negaranya. Kalaupun misalnya ada pos anggaran yang sekarang berlebih, apakah itu tidak bisa dialokasikan untuk persoalan kemanusiaan?”
katanya.
Ia pun menyoroti terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Barat. Uli bersama Walhi menyoroti anggaran MBG yang tiap hari dikucurkan. Ia mempertanyakan kemana uang anggaran tersebut saat anak-anak tidak sekolah.
Bisa nggak misalnya anggaran itu kemudian dialokasikan untuk membantu logistik untuk para korban. Nah itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kami munculkan,”
ucapnya.
Hingga saat ini, Walhi bersama Chief Strategy Officer (CSO) Nasional mendesak dan menekan pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional di tiga provinsi di Sumatera yang terdampak.
Karena kami tidak Melihat inisiatif itu muncul dari pengurus negara. Maka kayaknya perlu tekanan. Padahal gubernur dan beberapa bupati di tiga provinsi ini kan sudah angkat tangan nggak mampu menangani itu hanya dengan kekuatan provinsinya,” tuturnya.
ucapnya.
Walhi pun berspekulasi adanya anggaran yang terpotong banyak, sehingga pemerintah tidak juga menetapkan status kebencanaan.
Mungkin bisa dicek APBN untuk kebencanaan tahun ini dan tahun ke depan apakah ada potongan,”
tandasnya.
