Pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump tengah membahas berbagai skenario untuk memperoleh Greenland, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gedung Putih dan memicu reaksi keras dari sekutu-sekutu AS di Eropa.
Menurut Gedung Putih, pengambilalihan Greenland wilayah semi-otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark sekaligus anggota NATO dipandang sebagai bagian dari kepentingan strategis Amerika Serikat.
Dalam keterangannya, Gedung Putih menyebut penguasaan Greenland sebagai isu penting bagi keamanan nasional AS.
Presiden dan timnya sedang mendiskusikan berbagai opsi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi salah satu opsi yang berada dalam kewenangan Panglima Tertinggi,”
tulis keterangan Gedung Putih.
Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam setelah para pemimpin Eropa mengeluarkan sikap bersama yang menyatakan dukungan penuh kepada Denmark dalam menghadapi klaim sepihak Washington.
Eropa Kompak Dukung Denmark dan Greenland
Enam negara Eropa bersama Denmark menegaskan bahwa masa depan Greenland tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh negara mana pun.
Greenland adalah milik rakyatnya, dan hanya Denmark serta Greenland yang dapat memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan mereka,”
kata para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Denmark dalam pernyataan bersama.
Mereka juga menekankan bahwa keamanan kawasan Arktik harus dijaga secara kolektif melalui NATO, bukan lewat tindakan unilateral.
Dalam pernyataan tersebut, negara-negara Eropa mengingatkan pentingnya menghormati hukum internasional.
Mereka menyerukan penegakan prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak dapat diganggunya batas-batas negara.
Langkah AS dinilai berpotensi mengganggu tatanan keamanan global dan merusak solidaritas NATO.
Pemerintah Greenland Serukan Dialog
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyambut dukungan internasional tersebut dan menekankan pentingnya dialog.
Dialog harus dilakukan dengan menghormati fakta bahwa status Greenland berlandaskan hukum internasional dan prinsip keutuhan wilayah,”
kata Nielsen.
Ia mengingatkan bahwa status Greenland tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.
Perdebatan soal Greenland kembali memanas setelah intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan pembawaannya ke New York untuk menghadapi dakwaan narkoba dan senjata.
Sehari setelah operasi tersebut, Katie Miller mengunggah peta Greenland dengan warna bendera AS dan tulisan “SEGERA”, yang semakin memperkuat spekulasi publik.
Pemerintah AS Tak Menutup Opsi Akuisisi
Stephen Miller, penasihat senior Trump, menyatakan sikap resmi pemerintah AS terkait Greenland.
Posisi resmi pemerintah AS adalah bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS. Tidak ada yang akan melawan AS soal masa depan Greenland,”
ujar Stephen.
Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada Reuters bahwa Washington mempertimbangkan beberapa jalur, mulai dari pembelian langsung hingga membentuk Compact of Free Association dengan Greenland.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan, “ingin membangun hubungan komersial jangka panjang yang menguntungkan warga Amerika dan rakyat Greenland”.
Kekhawatiran Warga Greenland Kian Meningkat
Meskipun Greenland memiliki pemerintahan sendiri sejak 1979, isu ini memicu keresahan di kalangan warga setempat. Morgan Angaju, warga Inuit berusia 27 tahun, mengungkapkan kegelisahannya.
Ia bahkan mengaku khawatir apakah Greenland bisa bernasib seperti Venezuela atau menghadapi ancaman invasi militer.
Sangat menakutkan mendengarkan pemimpin dunia bebas menertawakan Denmark dan Greenland, serta membicarakan kami seolah-olah kami adalah sesuatu yang bisa diklaim. Kami sudah menjadi milik rakyat Greenland,”
ujar Stephen.
