Sabtu dini hari, 3 Januari 2026, pasukan elite Amerika Serikat (AS) Delta Force, mencokok Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di Istana Miraflores, Caracas. Penangkapan atas dugaan perdagangan narkoba.
Maduro dan Cilia telah diterbangkan keluar Venezuela dan kini berada dalam tahanan AS, kemungkinan menuju New York untuk pengadilan. Kejadian dinilai bukan sekadar penegakan hukum lintas negara.
Lebih dari itu, aksi sepihak Washington ini merupakan pesan simbolik yang mengerikan bagi dunia, yaitu hukum internasional tidak lagi berlaku di hadapan kepentingan negara adidaya. Penangkapan atau upaya penggulingan Maduro adalah contoh paling mutakhir instrumen hukum digunakan untuk mencapai target geopolitik dan penguasaan sumber daya alam.
Secara resmi AS menyatakan penangkapan Maduro merujuk pada dakwaan “narko-terorisme”, namun ada dugaan dengan cadangan minyak terbesar di dunia yang dimiliki Venezuela.
Pengejaran Tertatih
Dokumen milik U.S. District Court Southern District of New York mendetailkan tuduhan narko-terorisme yang dilakukan oleh Maduro. Isi dokumen itu menyebutkan, “Maduro Moros menggantikan Presiden Hugo Chavez yang meninggal sekitar tahun 2013 dan selama masa kepresidenannya sendiri, terus berpartisipasi dalam perdagangan kokain dengan pengedar narkoba dan kelompok teroris narkoba.”
AS mengklaim Maduro sebagai terdakwa, yang berada di garis depan korupsi dan bersekutu dengan rekan-rekannya untuk menggunakan wewenang yang diperolehnya secara ilegal dan lembaga-lembaga yang telah dirusaknya guna mengangkut ribuan ton kokain ke AS; menyediakan paspor diplomatik Venezuela kepada para pengedar narkoba dan memfasilitasi perlindungan diplomatik untuk pesawat yang digunakan oleh pencuci uang demi memulangkan hasil penjualan narkoba dari Meksiko ke Venezuela; serta membiarkan korupsi yang dipicu kokain berkembang demi keuntungan sendiri, anggota rezim penguasanya, dan anggota keluarganya.
Bahkan dalam dokumen itu AS menguatkan “Overt acts in furtherance of the defendants’ drug trafficking and narco-terorrism conspiracies” dengan kronologis yang dibuat oleh pemerintahannya.
AS pun serius menargetkan Maduro dengan mengeluarkan program hadiah penangkapan hingga $50 juta untuk penangkapan Maduro. Pemerintah awalnya menawarkan hadiah hingga $15 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau penghukuman Maduro pada tahun 2020, kemudian Departemen Luar Negeri pada 10 Januari 2025 meningkatkan tawaran hadiah tersebut menjadi hingga $25 juta.
Pada 7 Agustus 2025, Departemen mengumumkan peningkatan lebih lanjut dalam tawaran hadiah tersebut menjadi hingga $50 juta, setelah Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada Cartel of the Suns sebagai teroris global yang ditunjuk secara khusus pada 25 Juli 2025.
Sebagai pemimpin Cartel of the Suns, Maduro adalah target pertama dalam sejarah Program Hadiah Narkotika dengan tawaran hadiah yang melebihi $25 juta.
Kuasa Sumber Daya Alam
Dalam peta geopolitik modern, penangkapan pemimpin negara jarang sekali murni karena alasan kriminal. Seperti Maduro, tuduhan narkoba sering kali menjadi pintu masuk hukum bagi AS untuk membekukan aset sumber daya alam (SDA) suatu negara tanpa harus melakukan perang terbuka.
Analisis geopolitik menunjukkan bahwa motif invasi atau intervensi militer AS sering kali beririsan kuat dengan penguasaan sumber daya alam strategis. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam terminologi modern, “invasi” (serangan militer langsung) mulai bergeser ke bentuk “intervensi” (kudeta, sanksi ekonomi, perubahan rezim, atau perang proxy).
Penangkapan Maduro bukan sekadar masalah hukum kriminal, melainkan langkah strategis memutus kendali negara Venezuela atas aset minyaknya Petróleos de Venezuela, S.A. (perusahaan minyak dan gas alam milik pemerintah Venezuela) dengan melabeli Maduro sebagai “narko-teroris”.
AS memiliki landasan hukum untuk memblokir aset negara Venezuela di sistem keuangan internasional. Tujuannya, guna memastikan minyak Venezuela tidak bisa dijual bebas ke pesaing seperti Tiongkok dan Rusia, tapi tetap bisa diakses oleh AS melalui mekanisme “pengecualian khusus” atau lisensi.
Bukti nyata adanya motif SDA adalah standar ganda kebijakan AS, yakni AS mendakwa Maduro sebagai kriminal berbahaya yang harus ditangkap. Sementara di saat yang sama, AS memberikan izin khusus kepada Chevron, perusahaan minyaknya, untuk tetap berbisnis dengan rezim “kriminal” lantaran butuh minyak.
Jika Maduro murni ancaman keamanan, AS tidak mungkin mengizinkan korporasi strategisnya beroperasi di Venezuela. Berikut adalah data negara yang telah dan berpotensi diintervensi berdasarkan kepentingan sumber daya alam:
1. Potensi tinggi: “Lithium Triangle” (Argentina, Bolivia, Chili). Pejabat militer AS secara terbuka mengaitkan cadangan lithium di Amerika Selatan dengan keamanan nasional AS dan persaingan melawan China.
Agustus 2023, Jenderal Laura Richardson, Komandan SOUTHCOM, bersaksi di depan Kongres AS ihwal pentingnya “Segitiga Lithium” dan bahaya pengaruh Tiongkok di sana. AS sedang dalam perang dagang dan teknologi dengan Tiongkok dan SS sadar bahwa mereka tertinggal dalam penguasaan mineral untuk baterai dan alutsista.
Penyebutan spesifik “Segitiga Lithium” (60 persen), emas, dan tembaga seolah menegaskan bahwa militer AS memandang wilayah ini sebagai gudang logistik strategis yang tidak boleh jatuh ke tangan pesaing seperti Tiongkok dan Rusia.
2. Iran (1953) & Guatemala (1954): Untuk kasus sejarah, Pemerintah AS telah melakukan deklasifikasi dokumen yang mengakui peran mereka dalam kudeta demi minyak dan lahan.
Iran (Operasi Ajax): CIA secara resmi mengakui mendalangi kudeta 1953 terhadap PM Mosaddegh karena menasionalisasi minyak. Dokumen ini eksplisit mengakui bahwa salah satu tujuan utama operasi militer/kudeta tersebut untuk menyelesaikan masalah minyak—yang sebelumnya dinasionalisasi oleh Iran—agar kembali menguntungkan pihak Barat.
Dalam dokumen menyebutkan “Specifically, the aim was to bring to power a government which would reach an equitable oil settlement, enabling Iran to become economically sound and financially solvent…”
Artinya, berkas tersebut menyatakan secara gamblang bahwa tujuan spesifik operasi adalah “membawa ke kekuasaan sebuah pemerintahan yang akan mencapai penyelesaian masalah minyak yang adil…”.
Dalam konteks sejarah, “penyelesaian yang adil” bagi AS dan Inggris berarti membatalkan nasionalisasi sepihak oleh Mossadegh dan memberikan kembali hak pengelolaan minyak kepada konsorsium asing, yang kemudian terbukti pasca-kudeta yaitu konsorsium AS-Inggris mengambil alih pengelolaan minyak Iran.
Guatemala (Operasi PBSUCCESS)
Berdasarkan dokumen internal CIA berjudul ‘Operation PBSUCCESS‘, Badan Intelijen AS mengakui bahwa pemicu ketegangan bukanlah ancaman militer Soviet, melainkan pengesahan Decree 900 alias undang-undang reformasi afraria negara itu, pada tahun 1952. Undang-undang ini menasionalisasi lahan tak bertuan yang tidak digarap, dan membagikannya kepada petani.
Regulasi tersebut mengancam hegemoni United Fruit Company (UFC), korporasi Amerika dalam penjualan buah-buahan tropis, karena menargetkan lahan tidur untuk didistribusikan kepada rakyat. Perusaahaan itu memiliki lahan yang sangat luas, tapi membiarkan 85 persen darinya tidak digarap, karena dijadikan sebagai cadangan.
Saat pemerintah Guatemala ingin memberi ganti rugi, mereka menggunakan angka pajak yang dilaporkan UFC sendiri—yang angkanya sengaja dikecilkan UFC demi menghindari pajak. UFC marah dan melobi Washington, dengan klaim ada tindakan “komunis”, padahal ini merupakan sengketa valuasi tanah bisnis. Departemen Luar Negeri AS langsung membela klaim UFC dan menjadikan sengketa tanah sebagai krisis diplomatik antar negara.
3. Irak (2003). Dalam dokumen Defense Planning Guidance 1992—sering disebut sebagai “Doktrin Wolfowitz” (karena diawasi oleh Paul Wolfowitz saat menjabat Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan)—merupakan cetak biru kebijakan luar negeri AS pasca-Perang Dingin. Dokumen ini secara jujur memaparkan niat AS untuk menjadi satu-satunya kekuatan super dan mengaitkan kekuatan militer langsung dengan pengamanan sumber daya alam.
Artinya, “Di Timur Tengah dan Asia Barat Daya, tujuan menyeluruh kami adalah untuk tetap menjadi kekuatan luar yang mendominasi di wilayah tersebut dan melestarikan akses AS dan Barat terhadap minyak di wilayah tersebut.”
Maka, AS berniat tidak boleh membiarkan ada “Hegemon Regional”, seperti Saddam Hussein atau Iran, menguasai ladang minyak. Alasannya, bila satu negara (selain AS) menguasai keran minyak dunia, mereka bisa mengendalikan ekonomi global dan “menyandera” ekonomi industri Barat. Oleh karena itu, AS harus menempatkan militer di sana bukan hanya untuk perdamaian, tapi untuk memastikan keran minyak tetap terbuka demi kepentingan Barat.
4. Libya (2011): Fakta bahwa intervensi NATO didorong oleh ketakutan terhadap cadangan emas Qaddafi bukan sekadar teori konspirasi, melainkan tercatat dalam surel resmi Menteri Luar Negeri AS saat itu, Hillary Clinton, yang kemudian dideklasifikasi (dibuka ke publik).
Surel dari Sidney Blumenthal, Penasihat Clinton, kepada Hillary Clinton tertanggal 2 April 2011, bersubjek France’s client & Qaddafi’s gold. Dalam surel tersebut, intelijen melaporkan kepada Clinton bahwa Qaddafi memiliki 143 ton emas dan jumlah perak yang setara.
Pesan tersebut menyebutkan kekhawatiran ini adalah salah satu faktor pendorong keputusan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy untuk menyerang Libya, demi menyelamatkan dominasi finansial Prancis dan Eropa. Rencana Sarkozy didorong oleh salah satu isu yakni keinginan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari produksi minyak Libya.
5. Republik Demokratik Congo. AS menyadari ketertinggalannya dari Tiongkok dalam penguasaan Kobalt. Strategi AS saat ini bukan invasi militer langsung, melainkan “diplomasi infrastruktur” untuk mengalihkan jalur ekspor mineral agar tidak lari ke Tiongkok, melainkan ke pelabuhan Atlantik (akses Barat).
AS mengucurkan dana ratusan juta dolar untuk membangun rel kereta api yang menghubungkan tambang di Kongo langsung ke pelabuhan Lobito di Angola (Samudra Atlantik), melewati rute tradisional yang dikuasai infrastruktur Tiongkok.
Tiongkok saat ini menguasai sekitar 70-80 persen ekspor kobalt dari Kongo. Langkah resmi AS melalui perjanjian ini merupakan bentuk intervensi ekonomi-strategis. Dengan membiayai jalur kereta api (via Partnership for Global Infrastructure and Investment), AS sedang mencoba memotong rantai pasok Tiongkok dan memastikan mineral kritis untuk baterai kendaraan elektrik mengalir ke pasar Barat serperti AS dan Uni Eropa.
6. Greenland. Ketertarikan AS pada Greenland berdasar oleh survei geologis yang menunjukkan pulau ini menyimpan deposit Rare Earth Elements (REE) terbesar di luar Tiongkok, yang vital untuk jet tempur F-35 dan rudal hipersonik.
Presiden Trump secara terbuka mengonfirmasi kepada wartawan di New Jersey, Agustus 2019, bahwa ia tertarik membeli Greenland karena alasan strategis. Diperkuat dengan pernyataan dari Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yaitu “Trump harus ditanggapi serius ketika dia mengatakan ingin mendapatkan Greenland.”
Setelah Denmark menolak menjual, AS langsung membuka kembali Konsulat AS di Nuuk, Greenland—yang sudah tutup sejak 1953—dan memberikan paket bantuan ekonomi $12,1 juta. Survei Geologi AS telah lama memetakan potensi Greenland. Proyek Kvanefjeld di Greenland Selatan diketahui memiliki deposit uranium dan rare earth masif.
Bagaimana Nasib Indonesia?
Kebangkitan kembali mesin ekonomi AS di bawah jargon Make America Great Again yang diusung Donald Trump diprediksi bakal berdampak signifikan terhadap peta geopolitik global, khususnya dalam perebutan akses sumber daya alam.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Edwin Tambunan, menyorot langkah strategis Washington ke depan. Dia menilai, momentum kebangkitan industri AS saat ini menuntut jaminan pasokan bahan baku yang stabil berpotensi memicu kebijakan luar negeri yang lebih agresif. Pemerintahan Trump dipaksa untuk bermanuver keluar dari zona nyaman.
Langkah penting yang harus dilakukan Washington adalah memastikan akses SDA tersedia agar ekonomi dan industri terus tumbuh. Oleh karena itu, pemerintahan Trump harus bisa menemukan akses SDA di luar wilayah-wilayah tradisional selama ini, mengingat kehadiran kompetitor utama AS, seperti Tiongkok semakin menguat di lokasi-lokasi strategis tersebut,”
kata Edwin kepada owrite.
Untuk membuka akses baru tersebut, AS diprediksi akan menggunakan pendekatan segala cara (by all means necessary). Edwin berkata, bahwa instrumen yang digunakan dapat sangat bervariasi tergantung pada respons negara target. AS akan memulai dengan memanfaatkan saluran diplomatik yang lunak, tapi bila jalur tersebut buntu, Washington tidak segan mengambil langkah yang lebih keras.
Selain itu, AS juga memiliki kebijakan keamanan energi jangka panjang untuk memastikan SDA tersedia agar kapasitas industri yang dimiliki tetap dapat optimal. Dua faktor ini, akses baru dan strategi energi jangka panjang, menyebabkan AS akan semakin agresif dalam memperebutkan SDA.
Target utama tentu saja negara-negara kaya SDA yang selama ini memiliki kebijakan yang berseberangan dengan AS. Negara-negara lain, seperti Indonesia, selama akomodatif dan konformis dengan kepentingan AS, kecil kemungkinan untuk mengalami tindakan agresif dari AS,”
jelas Edwin.
