Sejumlah pemimpin Uni Eropa melontarkan kritik tajam terhadap Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Mereka menilai struktur tersebut tidak selaras dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kritik tersebut mencuat dalam Konferensi Keamanan Munich yang berlangsung pada Jumat 13 Februari 2026.
Forum internasional itu menjadi panggung perdebatan mengenai legalitas dan legitimasi dewan yang digagas Washington.
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menyatakan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian dinilai tidak mengacu pada resolusi Dewan Keamanan PBB.
Ia menyoroti bahwa mandat PBB sebelumnya bertujuan mengatur tata kelola serta rekonstruksi Gaza pascaperang dengan melibatkan partisipasi warga Palestina.
Namun, struktur dewan versi Trump disebut tidak mencantumkan rujukan eksplisit terhadap Gaza maupun PBB.
Namun, statuta Dewan Perdamaian tidak menyebutkan satu pun dari hal-hal ini,”
kata Kallas kepada konferensi tersebut, dikutip dari Middle East Eye.
Spanyol dan Senator AS Ikut Mengkritik
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia menilai Eropa terpinggirkan dalam inisiatif tersebut, padahal Uni Eropa merupakan salah satu penyumbang dana utama bagi Otoritas Palestina.
Di sisi lain, Senator Demokrat AS, Chris Murphy, menyebut pembentukan dewan itu dilakukan secara terburu-buru. Ia juga mempertanyakan klaim efektivitas gencatan senjata yang diumumkan sebelumnya.
Apakah ada gencatan senjata? Ratusan warga Gaza telah tewas sejak pengumuman tersebut,”
ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa PBB belum mampu menyelesaikan konflik di Gaza maupun sejumlah krisis global lainnya.
PBB masih memiliki potensi luar biasa untuk menjadi alat kebaikan di dunia. Namun kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa saat ini, dalam masalah-masalah paling mendesak yang ada di hadapan kita, PBB tidak memiliki jawaban dan praktis tidak memainkan peran apa pun. PBB tidak mampu menyelesaikan perang di Gaza,”
ujar Rubio.
Sementara itu, perwakilan tinggi untuk Gaza yang ditunjuk Trump, Nickolay Mladenov, menegaskan perlunya tindakan cepat agar fase kedua gencatan senjata dapat terlaksana.
Jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan menerapkan fase kedua gencatan senjata, melainkan fase kedua perang. Agar Gaza dapat dibangun kembali, kita perlu memiliki komite teknokrat di Gaza yang memerintah secara efektif, pelucutan senjata, dan penarikan pasukan Israel,”
ujarnya.
Peringatan Palestina dan Situasi di Lapangan
Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, mengingatkan bahwa situasi di wilayah pendudukan terus memburuk.
Saat kita sedang berbicara, pemerintah Israel telah menyatakan bahwa seluruh Tepi Barat tersedia untuk pemukiman. Mereka praktis telah menancapkan paku terakhir di peti mati perjanjian Oslo di depan seluruh dunia,”
ujar Mustafa.
Di lapangan, situasi keamanan masih rapuh. Gencatan senjata kerap dilanggar dengan serangan yang terus terjadi, menambah jumlah korban sipil di Gaza.
Kontroversi ini muncul menjelang pertemuan perdana Dewan Perdamaian pada 19 Februari mendatang di Washington, DC.
Berdasarkan laporan Reuters, Trump akan mengumumkan rencana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar AS serta rincian pasukan stabilisasi yang diamanatkan PBB.
Sekitar 20 negara, termasuk sejumlah kepala negara, dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut. Trump disebut akan mengumumkan komitmen beberapa negara untuk menyediakan ribuan personel bagi pasukan stabilisasi.
Dengan dinamika politik global yang memanas, Dewan Perdamaian Gaza kini menjadi sorotan dunia dan memicu perdebatan tajam antara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan berbagai pemangku kepentingan internasional.
