Piala Dunia selama ini selalu dipromosikan sebagai pesta olahraga terbesar di planet ini. Ajang empat tahunan tersebut kerap dikaitkan dengan pesan persatuan global serta kekuatan sepak bola sebagai bahasa universal yang melampaui batas negara.
Namun menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026, narasi ideal tersebut kembali mendapat ujian. Berbagai kontroversi muncul dan menyoroti bagaimana politik internasional masih memengaruhi tata kelola sepak bola dunia.
Turnamen edisi 2026 sendiri akan menjadi yang terbesar dalam sejarah, dengan melibatkan 48 negara peserta. Kompetisi ini juga untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan skala yang jauh lebih besar, FIFA mempromosikan turnamen ini sebagai simbol baru globalisasi sepak bola.
Meski demikian, di balik kemegahan stadion dan potensi keuntungan komersial yang besar, dinamika geopolitik kembali menghantui panggung sepak bola dunia.
Perdebatan Soal Konsistensi Sikap FIFA
Kontroversi terkait politik dalam sepak bola semakin menguat setelah muncul perdebatan mengenai konsistensi FIFA dalam merespons konflik internasional.
Pada 2022, FIFA bersama UEFA menjatuhkan sanksi keras terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina. Tim nasional Rusia dan klub-klubnya dilarang tampil dalam berbagai kompetisi internasional.
Namun langkah tersebut memicu pertanyaan dari sejumlah pihak ketika konflik lain di dunia tidak mendapat respons serupa.
Salah satu isu yang paling sering disorot adalah konflik di Gaza yang melibatkan Israel dan wilayah Gaza Strip. Sejumlah negara serta organisasi kemanusiaan menilai, FIFA terlalu berhati-hati dalam mengambil sikap sehingga terkesan menghindari keputusan tegas.
Presiden FIFA, Gianni Infantino, pernah menegaskan bahwa federasi sepak bola dunia tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik geopolitik. Ia juga berulang kali menyampaikan, bahwa sepak bola seharusnya menjadi sarana pemersatu masyarakat global.
Namun kritik tetap berdatangan, karena organisasi tersebut dianggap belum konsisten dalam menerapkan prinsip tersebut.
Desakan Sanksi dan Sorotan Pakar HAM PBB
Tekanan terhadap FIFA semakin meningkat setelah sejumlah federasi sepak bola dari Eropa dan Timur Tengah menyuarakan permintaan agar Israel dikenai sanksi. Selain itu, sejumlah pakar hak asasi manusia dari United Nations juga menyoroti peran organisasi olahraga internasional.
Dalam pernyataan bersama, panel pakar PBB menegaskan bahwa organisasi olahraga tidak seharusnya menutup mata terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai konflik global.
Mereka juga mengingatkan bahwa panggung olahraga internasional tidak boleh menjadi sarana untuk menormalisasi konflik bersenjata.
Piala Dunia 2026 dan Sensitivitas Politik Amerika Serikat
Isu ini semakin sensitif, karena Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Utara dengan United States sebagai tuan rumah utama.
Posisi geopolitik Washington dalam berbagai konflik internasional membuat turnamen ini tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika politik global.
Selama ini FIFA sering mempromosikan slogan “Football Unites the World”, yang menegaskan bahwa sepak bola mampu melampaui perbedaan negara, agama, dan ideologi.
Namun dalam praktiknya, dunia sepak bola kerap bersinggungan dengan kepentingan geopolitik. Keputusan federasi, sikap negara peserta, hingga tekanan diplomatik sering memengaruhi jalannya kompetisi internasional.
Menjelang Piala Dunia 2026, diskursus mengenai hubungan antara sepak bola dan politik semakin kuat. Sejumlah pihak bahkan mulai membicarakan kemungkinan boikot atau aksi protes politik jika konflik internasional terus memanas.
Situasi tersebut menempatkan FIFA dalam posisi yang cukup rumit. Di satu sisi, federasi ingin mempertahankan citra sepak bola sebagai ruang netral yang menyatukan dunia.
Namun di sisi lain, tekanan moral dan politik menuntut organisasi tersebut untuk bersikap lebih tegas terhadap berbagai konflik global.
