Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya dipandang sebagai gagasan kebijakan yang positif. Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Secara konsep, kebijakan tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha di sektor pangan.
Namun, seperti halnya kebijakan publik lainnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ide atau konsep yang baik. Tantangan utama justru sering muncul ketika program mulai dijalankan di lapangan.
Tantangan Implementasi Mulai Terlihat
Dalam pelaksanaan program MBG, sejumlah persoalan teknis mulai muncul. Beberapa di antaranya berkaitan dengan koordinasi antar penyelenggara, pengelolaan pasokan bahan pangan, serta perencanaan logistik distribusi.
Pengamat ekonomi senior Haris Maraden menilai persoalan utama yang muncul saat ini berkaitan dengan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan bahan baku pangan.
Menurutnya, masalah tersebut terlihat sederhana, tetapi dapat berdampak besar terhadap kelancaran distribusi makanan dalam program tersebut.
Program MBG saat ini dilaksanakan oleh berbagai organisasi dan yayasan yang tersebar di banyak wilayah. Pola pelaksanaan yang terdesentralisasi ini sebenarnya memiliki kelebihan karena memungkinkan jangkauan program menjadi lebih luas. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan koordinasi,”
kata Haris saat ditemui owrite.id, Senin 16 Maret 2026 di Jakarta.
Koordinasi Menu
Haris menjelaskan bahwa dalam praktiknya penentuan menu makanan sering kali tidak terkoordinasi dengan baik antar penyelenggara program.
Akibatnya, dalam satu waktu yang sama beberapa penyelenggara dapat memilih bahan pangan yang serupa sebagai menu utama.
Sebagai contoh, sejumlah penyelenggara bisa saja secara bersamaan memilih tempe sebagai bahan utama makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Ketika hal tersebut terjadi secara serentak, permintaan terhadap bahan baku tertentu akan melonjak secara tiba-tiba.
Lonjakan permintaan tersebut sering kali tidak sejalan dengan kemampuan produksi para pemasok, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi penyedia bahan pangan.
Produsen kecil biasanya memiliki kapasitas produksi yang relatif tetap setiap harinya. Jika kapasitas produksi normal hanya sekitar 100 kilogram per hari, maka akan sulit bagi mereka untuk memenuhi permintaan yang meningkat hingga dua kali lipat secara mendadak.
Situasi ini berpotensi menimbulkan kekurangan pasokan bahan pangan yang pada akhirnya menghambat kelancaran distribusi makanan.
Kondisi serupa juga dapat terjadi pada berbagai jenis bahan pangan lainnya, seperti sayuran maupun produk olahan.
Beras mungkin relatif lebih stabil karena memiliki jaringan pasokan yang luas. Namun untuk bahan pangan lainnya, ketersediaan sering kali lebih terbatas.
Contoh lain dapat terlihat pada situasi bulan puasa. Jika makanan dibagikan pada siang hari sementara makanan yang cocok untuk berbuka adalah makanan ringan seperti roti, maka permintaan terhadap roti dapat meningkat secara mendadak.
Di sisi lain, pabrik roti memiliki kapasitas produksi terbatas sehingga tidak selalu mampu memenuhi lonjakan permintaan dalam waktu singkat.
Perencanaan Program
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam program MBG bukan terletak pada konsepnya, melainkan pada perencanaan serta koordinasi pelaksanaannya.
Tanpa sistem perencanaan yang matang, program yang memiliki tujuan baik sekalipun dapat menghadapi berbagai hambatan dalam implementasi.
Situasi ini juga dapat dipahami mengingat lembaga pelaksana program masih tergolong baru. Program diluncurkan dalam waktu yang relatif cepat dan belum sepenuhnya didukung oleh riset yang mendalam maupun perencanaan logistik yang komprehensif. Dalam praktiknya, pelaksanaan program cenderung menggunakan pendekatan learning by doing,”
ujar Haris.
Pendekatan learning by doing memang lazim digunakan pada tahap awal pelaksanaan kebijakan publik. Namun, menurut Haris, proses pembelajaran tersebut harus diiringi dengan mekanisme evaluasi yang jelas, sistematis, dan transparan.
Tanpa evaluasi yang memadai, berbagai kekurangan yang terjadi di lapangan berpotensi terus berulang. Dampak dari lemahnya koordinasi dan pasokan juga dapat memengaruhi kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Dalam beberapa kasus, makanan yang dibagikan tidak sepenuhnya memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
Kualitas Makanan
Haris memberikan contoh bahwa roti yang seharusnya memiliki berat sekitar 125 gram dalam praktiknya bisa saja hanya sekitar 75 gram karena keterbatasan kapasitas produksi.
Selain itu, kualitas produk juga dapat berbeda-beda tergantung bahan baku serta proses produksi yang digunakan oleh masing-masing produsen.
Akibatnya, dalam praktik di lapangan sering kali prioritas utama adalah memastikan makanan dapat sampai kepada penerima. Sementara itu, aspek kualitas baik dari sisi kuantitas maupun mutu tidak selalu terjaga secara konsisten.
Pentingnya Audit dan Transparansi Program
Dalam kondisi tersebut, audit terhadap pelaksanaan program menjadi sangat penting.
Audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan internal, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Transparansi dalam pelaporan hasil evaluasi dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus membantu memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang.
Pelaksanaan program juga membutuhkan perencanaan logistik yang lebih matang. Sistem distribusi bahan baku harus disusun secara lebih terstruktur agar mampu mengantisipasi fluktuasi permintaan di lapangan,”
tutur Haris.
Selain itu, ketergantungan yang terlalu besar pada pemasok besar juga perlu dikurangi.
Distribusi yang terlalu terpusat dapat membuat sistem pasokan menjadi kurang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan di berbagai daerah.
Sebaliknya, pelibatan produsen lokal perlu diperkuat agar rantai pasok lebih adaptif sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat daerah.
Integrasi Data Bisa Jadi Solusi
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mengintegrasikan data kebutuhan harian dengan kapasitas produksi lokal.
Dengan sistem data yang terintegrasi, kebutuhan bahan pangan dapat diprediksi secara lebih akurat.
Di sisi lain, kapasitas produksi dari pelaku usaha lokal juga dapat dipetakan secara lebih jelas. Jika suatu bahan pangan tidak tersedia di wilayah tertentu, maka alternatif sumber pasokan atau bahan pengganti yang tersedia secara lokal dapat segera disiapkan.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program publik tidak hanya ditentukan oleh niat baik atau besarnya anggaran yang dialokasikan.
Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, efektivitas koordinasi, serta kemampuan melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Program MBG memiliki tujuan yang baik serta potensi manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun agar tujuan tersebut benar-benar tercapai, berbagai tantangan dalam implementasinya perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih sistematis, transparan, dan berbasis data
