Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, memberikan tanggapan terkait wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang sedang dikaji pemerintah.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari langkah penghematan di tengah tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.
Menurut Ali Ahmad, wacana yang tengah dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut harus dilihat sebagai bentuk pesan moral dari para pemimpin negara.
Ia menilai bahwa dalam kondisi global yang tidak stabil, pejabat publik perlu menunjukkan empati dan solidaritas terhadap masyarakat.
Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,”
ujar Ali Ahmad di Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.
Ali menjelaskan bahwa pemotongan gaji pejabat, baik menteri maupun anggota DPR, memang tidak memberikan dampak besar terhadap anggaran negara secara langsung.
Namun demikian, kebijakan tersebut memiliki nilai simbolis yang kuat sebagai bentuk kepemimpinan.
Ia menekankan bahwa langkah ini sebaiknya dipahami sebagai pesan moral, bukan dijadikan satu-satunya solusi kebijakan ekonomi.
Kekhawatiran Ekonomi Global
Lebih lanjut, Ali Ahmad mengingatkan bahwa konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi memberikan dampak luas terhadap ekonomi global.
Mulai dari kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok internasional, hingga ketidakstabilan ekonomi yang bisa berdampak pada Indonesia.
Ali juga mendorong agar wacana penghematan tidak berhenti pada pemotongan gaji pejabat saja, melainkan diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal secara nasional.
Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,”
kata Politisi Fraksi PKB itu.
Menurutnya, jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, maka dapat menjadi contoh nyata kepemimpinan yang memberi teladan kepada masyarakat luas.
Langkah ini dinilai bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga bentuk komitmen moral dari para pejabat negara.
Meski demikian, Ali menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah harus tetap pada perlindungan masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global.
Terutama bagi kelompok rentan, pelaku UMKM, serta sektor produktif yang paling terdampak.
Pentingnya Transparansi dan Komunikasi Publik
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam menyampaikan kebijakan kepada publik apabila rencana tersebut benar-benar dijalankan.
Dengan komunikasi yang jelas, kebijakan ini dapat menjadi simbol persatuan nasional dalam menghadapi krisis global.
Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan,”
tegasnya.
