Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) telah melakukan investigasi independen kasus serangan air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 20 Maret 2026, TAUD menyatakan berhasil mengidentifikasi belasan pelaku yang diduga kuat saling berkoordinasi pada malam kejadian.
Bukti tersebut terpantau dari kamera pengawas di sekitar gedung YLBHI. Jumlah pelaku ini sangat jauh berbeda di bawah empat orang yang sebelumnya disampaikan oleh pihak polisi maupun Pusat Polisi Militer TNI.
Penemuan belasan terduga pelaku menunjukkan operasi ini merupakan operasi besar, terstruktur, dan terorganisiasi yang digerakkan oleh pihak yang memiliki otoritas. Kami menduga, bahwa percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie Yunus melibatkan jaringan yang lebih besar, terlatih, dan sistematis,”
kata perwakilan TAUD, Alghiffari Aqsa.
Lebih lanjut, temuan TAUD menunjukkan dugaan kuat adanya keterlibatan warga sipil. Hal ini didasari pantauan terhadap pelaku yang disebut sebagai OTK 3, yang membuntuti korban dengan mengenakan helm biru dan terlihat di sekitar YLBHI memakai jaket atribut ojek daring berwarna hijau beberapa jam sebelum kejadian.
Di sisi lain, temuan Polda Metro Jaya mengenai identitas fisik Orang Tidak Dikenal (OTK) 1 (MAK) dan OTK 2 (BHC) dinilai sejalan dengan temuan TAUD. Meski demikian, kepolisian diminta untuk mengungkap kasus ini hingga terang benderang dan tidak melempar tanggung jawab.
TAUD turut menyoroti langkah Puspom TNI yang menyatakan telah mengamankan empat personelnya (Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES) sebagai terduga pelaku.
Oleh sebab itu kami mendesak Puspom TNI untuk bersikap transparan dan akuntabel dengan merilis foto atau menunjukkan pelaku secara langsung agar dapat diverifikasi kebenarannya oleh masyarakat secara independen,”
ujar Alghiffari.
Perihal proses hukum, TAUD tegas menolak penggunaan peradilan militer. Upaya percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie Yunus adalah pelanggaran HAM yang kerugiannya dialami secara langsung oleh warga sipil, yakni:
1. Sesuai dengan Pasal 65 UU TNI, prajurit yang melakukan tindak pidana umum sudah seharusnya diadili di peradilan umum.
2. Tidak ada alasan yang cukup untuk menarik perkara ini ke peradilan militer.
3. Penggunaan peradilan militer untuk tindak pidana umum merupakan pengkhianatan terhadap supremasi sipil.
4. Peradilan militer diyakini sering kali menjadi sarana impunitas dengan mekanisme yang tertutup dan vonis yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban.
Lantas, proses penegakan hukum harus tetap tunduk di bawah kekuasaan peradilan umum demi menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut insiden ini sebagai terorisme dan tindakan biadab yang harus diusut tuntas, TAUD menilai hal tersebut sekadar retorika belaka apabila tidak diikuti dengan tindakan nyata.
Perbedaan informasi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya dan Puspom TNI di waktu yang bersamaan semakin menunjukkan pentingnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen, yang wajib mengakomodasi unsur aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat yang berintegritas.
TAUD secara resmi mendesak tiga hal kepada presiden:
1. Segera bentuk TGPF independen dengan melibatkan unsur masyarakat sipil melalui penerbitan Keputusan Presiden;
2. Segera perintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin pengusutan dan penuntutan tuntas seluruh aktor lapangan dan aktor intelektual yang berperan;
3. Segera menjamin pengusutan dan penuntutan terhadap para pelaku dilakukan melalui mekanisme peradilan umum, bukan peradilan militer, sebagai langkah awal memutus rantai impunitas.
Kasus Andrie Yunus bermula pada pukul 23.37 WIB, Kamis, 12 Maret. Saat itu, Andrie yang sedang mengendarai sepeda motornya di Jalan Salemba I tiba-tiba dihampiri oleh dua pria tak dikenal yang mengendarai motor berlawanan arah.
Tanpa basa-basi, salah satu pelaku langsung menyiramkan air keras ke arah Andrie hingga membuat baju yang dikenakannya meleleh.
Setelah melancarkan aksinya, kedua pelaku yang menggunakan helm dan penutup wajah langsung kabur memacu kendaraannya ke arah Jalan Salemba Raya.
Akibat siraman tersebut, Andrie mengalami luka bakar tingkat primer sebesar 20 persen dan masih dirawat di RSCM Jakarta.
