Dalam dinamika politik Indonesia, momen berjabat tangan antar ketua umum partai kerap terlihat hangat di ruang publik. Namun dibalik gestur tersebut, tersimpan strategi dan kepentingan yang menentukan arah kekuasaan, tidak hanya saat pemilu, tetapi juga setelahnya.
Di sisi lain, besarnya pengaruh pemilih muda turut membentuk arah koalisi politik. Berdasarkan data dari Open Data Jabar mencatat sekitar 11 juta penduduk usia muda menyumbang 32,53 persen suara dalam pemilu.
Dikutip dari berbagai sumber, buat kamu yang masih pemula, berikut ini beberapa cara sederhana untuk membaca arah koalisi partai saat ini:
- Aturan Hukum
Dikutip dari artikel KPU Jayawijaya, pembentukan koalisi tidak bisa dilepaskan dari aturan yang berlaku. Salah satunya adalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, yang mengharuskan partai atau gabungan partai memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 222, yang secara tidak langsung memaksa partai politik untuk berkoalisi jika tidak memiliki kekuatan elektoral yang cukup. Partai yang tidak memiliki cukup kursi harus bekerja sama agar tetap bisa ikut dalam kontestasi kekuasaan. Bahkan setelah pemilu, logika ini tetap berlaku dalam pembentukan kekuatan di parlemen.
- Mengikuti Sosok yang Punya Daya Tarik
Selain faktor aturan, partai juga sangat mempertimbangkan elektabilitas. Mereka cenderung mendekati tokoh yang punya popularitas tinggi di mata publik. Fenomena ini dikenal sebagai Coattail Effect, yaitu kondisi di mana kandidat kuat mampu menarik suara bagi partai atau kandidat lain yang berada dalam satu koalisi.
Konsep seperti itu banyak dibahas dalam studi sistem pemilu oleh Arend Lijphart, yang menekankan bahwa, figur populer dapat memengaruhi distribusi suara secara signifikan. Dan dukungan terhadap satu tokoh bukan hanya soal peluang menang, tapi juga strategi untuk meningkatkan suara partai dalam jangka panjang.
- Koalisi Bukan Sekadar Ide
Koalisi juga tidak dapat dilepaskan dari aspek sumber daya, baik dalam bentuk finansial, jaringan, maupun akses media. Politik membutuhkan biaya yang besar untuk kampanye, mobilisasi massa, dan komunikasi publik. Oleh karena itu, partai politik seringkali membentuk koalisi untuk menggabungkan kekuatan yang dimiliki.
Dalam perspektif organisasi politik, Robert Michels, kekuatan organisasi sangat bergantung pada struktur dan sumber daya yang dimiliki. Karena itu, koalisi sering menjadi tempat bertemunya berbagai kekuatan.
- Mengesampingkan Perbedaan
Fenomena lain yang menarik adalah bergabungnya partai-partai dengan latar belakang ideologi yang berbeda dalam satu koalisi. Hal ini menunjukkan bahwa politik Indonesia cenderung bersifat akomodatif, partai politik cenderung bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan mempertahankan akses terhadap sumber daya negara.
Tak jarang, publik melihat partai dengan latar belakang berbeda justru berada dalam satu barisan. Secara ideologi mungkin tidak sejalan, tapi tetap memilih bekerja sama. Dalam praktiknya, lebih banyak pihak yang diajak bergabung berarti lebih kecil potensi konflik terbuka dalam pemerintahan.
- Koalisi Terus Berjalan Setelah Pemilu
Koalisi politik tidak berhenti setelah pemilu selesai. Justru, fase pasca pemilu menjadi periode penting dalam menentukan arah pemerintahan. Pembentukan kabinet, distribusi kekuasaan di parlemen, hingga kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh dinamika koalisi.
Salah satu bentuk nyata dari dinamika ini adalah praktik reshuffle kabinet, yang mencerminkan adanya penyesuaian kekuatan antar partai dalam pemerintahan.
Pada akhirnya, membaca koalisi partai itu seperti memahami permainan strategi. Setiap pertemuan, pernyataan, hingga gestur politik memiliki makna yang lebih dalam dari yang terlihat.
Dengan memahami pola ini, kamu tidak lagi hanya menjadi penonton dalam dinamika politik.
Laporan dibuat:
Ani Ratnasari
