Kisruh LCC Empat Pilar Kalbar, MPR RI Bakal Evaluasi

MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan tanggapan resmi terkait polemik yang muncul dalam pelaksanaan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Persoalan tersebut belakangan ramai diperbincangkan publik di media sosial.

MPR RI menegaskan bahwa seluruh kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus mengedepankan nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang positif dan membangun.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal,”
tulis keterangan resmi Setjen MPR RI, yang dikutip pada Kamis, 14 Mei 2026.

LCC Empat Pilar MPR RI selama ini menjadi salah satu program edukasi kebangsaan yang bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai dasar negara. Kegiatan tersebut mengangkat empat pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Program ini rutin digelar di berbagai daerah sebagai wadah pembelajaran sekaligus pengembangan karakter pelajar Indonesia.

Evaluasi Sistem Penilaian

Sebagai tindak lanjut atas polemik yang terjadi, MPR RI memastikan akan mengevaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis perlombaan.

“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan, agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,”
tulis keterangan tersebut.

Tujuannya guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR RI di masa mendatang agar lebih profesional dan dipercaya masyarakat. MPR RI pun mengapresiasi peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah, dan publik, yang tetap memperhatikan pendidikan kebangsaan.

Masukan dari publik menjadi bahan evaluasi demi menjaga integritas serta kualitas proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif dan edukatif. Di akhir pernyataannya, Sekretariat Jenderal MPR RI mengimbau seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menghormati seluruh peserta didik yang terlibat dalam LCC.