Dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026, Prabowo mengatakan tragedi yang dialami Marsinah tidak sejalan dengan nilai dasar berdirinya Republik Indonesia.
Ia menyinggung adanya pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan besar tanpa memikirkan keadilan bagi para pekerja.
Bahwa ada seorang pimpinan pengusaha yang punya pemikiran-pemikiran yang jahat demi keuntungan yang besar. Ini tidak sesuai dengan dasar berdirinya Republik,”
ujar dia, dikutip dari laman Sekretariat Presiden, Minggu, 17 Mei 2026.
Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan pemerintahan, sebab Indonesia merupakan negara kekeluargaan yang harus melindungi seluruh rakyat, termasuk kaum buruh dan masyarakat kecil.
Karena sekarang saya memimpin, saya ingin tegakkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila bahwa Indonesia ini negara kekeluargaan,”
ucap dia.
Saham Rakyat
Di hadapan publik, kepala negara juga mengajak kalangan pengusaha untuk bersama membangun Indonesia dengan semangat kebersamaan. Ia pun memperkenalkan konsep “Indonesia Incorporated” yang menurutnya sejalan dengan prinsip negara kekeluargaan.
Indonesia Incorporated sebetulnya adalah negara kekeluargaan. Jadi semua (rakyat) bangsa ini (merupakan) satu korporasi. Seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa,”
kata Prabowo.
Seluruh pemimpin bertanggung jawab untuk memperjuangkan hak rakyat, bukan justru berkoalisi mengambil hak masyarakat atas kekayaan negara. Prabowo juga membantah anggapan bahwa dirinya anti mekanisme pasar bebas.
Namun, ia mengingatkan pasar bebas dapat disalahgunakan sehingga negara harus hadir melindungi rakyat. Sebab, orang miskin sulit bersaing dengan pemodal raksasa.
Maka, pemerintah harus berani mengintervensi demi melindungi masyarakat miskin, lantaran upaya itu sebagai bentuk keberpihakan negara atau tindakan afirmatif bagi rakyat.
Semai Semu
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar, merespons mengenai Indonesia incorporated itu. Dia berpendapat ucapan tersebut baru sebatas retorika dan belum bisa dikatakan sebagai kebijakan publik.
Karena belum ada aturannya. Publik tahu bahwa dalam kebijakan publik ada konten dan konteks kebijakan. Konten belum ada, mungkin secara konteks sudah ada. Artinya berbicara soal keadilan untuk pekerja, soal keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,”
kata Adinda kepada Owrite.id.
Ada banyak hal yang harus dikritisi dari pernyataan Prabowo. Misalnya, perihal pernyataan tidak anti mekanisme pasar. Padahal perizinan di Indonesia masih sangat bermasalah seperti masih ada gratifikasi, kesulitan mengurus izin, hingga penegakan hukum yang dinilai bermasalah.
Bahkan, ketika ada putusan dari Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang seharusnya final dan mengikat, masih kerap tidak dijalankan.
Jadi menurut saya banyak sekali yang miss dalam statement Prabowo mengenai Indonesia incorporated. Menurut saya itu sebatas retorika semata ketika berpidato, tapi tidak mengatasi permasalahan. Apalagi berbicara soal peresmian Museum Marsinah, pejuang HAM yang berasal dari kelompok buruh,”
tutur Adinda.
Ia pun menyayangkan sikap Prabowo dalam pidato tersebut yang sama sekali tidak menyinggung komitmen pemerintah dalam mengatasi pelanggaran HAM berat di berbagai kasus selain Marsinah dan sangat tidak tepat jika hal itu hanya dijadikan bagian dari retorika, lantaran Indonesia masih memiliki persoalan serius terkait pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan perlindungan kebebasan.
Publik tahu masih banyak teman-teman yang dipenjara setelah demonstrasi Agustus tahun lalu. Belum lagi pelanggaran HAM yang masih belum jelas kasusnya, termasuk pembunuhan atas Munir, kasus di Papua, proyek strategis nasional, MBG, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih,”
jelas Adinda.
Indonesia incorporated hanya menambah deretan konsep yang tidak jelas dari Prabowo dan pemerintahannya mengenai arah kebijakan Indonesia. Masyarakat tidak cukup hanya diberi retorika, sebab demokrasi harus berjalan dengan kebijakan yang jelas, termasuk mekanisme checks and balances.
Sayangnya, menurut Adinda, kondisi pasca Pemilu 2024 membuat fungsi tersebut tidak berjalan optimal. Akibatnya muncul harmoni politik yang dipaksakan, namun di sisi lain kebijakan publik justru dianggap semrawut dan masyarakat hanya disuguhi berbagai pernyataan retoris.
Ucapan Prabowo hanya sekadar pernyataan yang mencoba menenangkan, tapi sangat tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi publik tahu jelas bahwa peringkat internasional juga menunjukkan investasi Indonesia bermasalah.
Investor juga hengkang dan pasar sangat jujur dengan sinyal harga, termasuk juga nilai tukar sekarang yang mencapai Rp17.000 lebih.
Berarti kinerja ekonomi negeri ini bermasalah. Pemerintahan ini memang patut dikritisi karena menantang ekonomi dan demokrasi,”
terang Adinda.
