Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti menilai, Indonesia saat ini menunjukkan gejala kuat menuju otoritarianisme akibat melemahnya fungsi pengawasan dalam sistem demokrasi.
Hal itu disampaikan dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Sadjoe Cafe and Resto, Tebet, saat membahas kondisi demokrasi dan relasi kekuasaan di Indonesia.
Menurutnya, demokrasi pada dasarnya bukan sistem yang selalu menghasilkan pemimpin terbaik, melainkan mekanisme agar rakyat bisa mengawasi penguasa.
Bivitri menilai, otokrasi mulai muncul ketika elemen-elemen pengawasan dalam demokrasi dilemahkan. Mulai dari lembaga negara, kebebasan sipil, hingga ruang kritik masyarakat.
Demokrasi pada akhirnya adalah soal akuntabilitas. Akuntabilitas kembali ke kita, warga. Nah, otokrasi itu akan terjadi ketika elemen-elemen untuk berakuntabilitas itu dihancurkan,”
kata Bivitri pada 19 Mei 2026.
Kondisi itu, sambungnya, bisa berkembang menjadi otoritarianisme ketika kekuasaan mulai aktif menyerang kelompok yang berbeda pendapat, termasuk mahasiswa, oposisi, dan masyarakat sipil.
Ia menilai, masyarakat sering kali sulit menyadari gejala tersebut karena banyak kebijakan dibuat melalui jalur hukum sehingga terlihat sah secara formal.
Semua dibuat legal. Itu yang membuat orang bingung membedakan mana demokrasi dan mana gejala otokrasi,”
ujarnya.
