Presiden RI Prabowo Subianto mengajak para pelaku usaha untuk menjadi bagian dari konsep “Indonesia Incorporated” yang berlandaskan semangat kekeluargaan dan keadilan sosial sesuai nilai Pancasila serta UUD 1945.
Ajakan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai implementasi konsep tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu yang disorot adalah budaya oligarki yang dinilai masih kuat di Indonesia.
Kita juga harus mengakui adanya budaya oligarki yang masih kuat. Oligarki di sini lebih pada budaya yang menjadi patologi pemerintahan, seperti korupsi, ketidaksinkronan kebijakan, inkonsistensi, serta penempatan pejabat yang tidak kapabel,”
kata Efriza kepada owrite.id.
Akibatnya, gagasan besar yang dimiliki justru tidak terimplementasi secara tepat sasaran dan tidak menghasilkan manfaat maksimal di lapangan,”
tambahnya.
Transparansi dan Kepastian Hukum
Menurut Efriza, jika pemerintah ingin membangun kerja sama dan kolaborasi yang kuat, maka transparansi serta kepastian hukum harus menjadi syarat utama.
Namun, ia menilai saat ini masih terdapat banyak hambatan, mulai dari inkonsistensi regulasi hingga lemahnya kepastian hukum.
Selain itu, budaya oligarki juga dinilai cenderung menguntungkan kelompok tertentu atau konglomerat.
Belum lagi persoalan kebocoran anggaran dan koordinasi lintas sektor yang dinilai belum berjalan optimal.
Efriza juga menyinggung pengelolaan BUMN sebagai salah satu contoh nyata lemahnya implementasi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah memiliki kendali besar terhadap BUMN, tetapi pola kerja dan pengelolaannya belum menunjukkan hasil yang optimal.
Transparansi pemerintahan juga masih menjadi persoalan besar dalam pemerintahan Pak Prabowo. Akibatnya, muncul anomali antara gagasan besar dengan implementasi di lapangan yang masih berat dan tidak sinkron,”
ujar Efriza.
Kinerja Menteri jadi Hambatan
Lebih lanjut, Efriza menilai visi pembangunan Prabowo sebenarnya sangat besar. Namun, hambatan utama justru datang dari kinerja lembaga dan kementerian yang dinilai belum optimal.
Ia mencontohkan sektor pangan yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kenaikan harga hingga kebijakan yang dianggap tidak sinkron.
Kembali kita lihat sektor pangan. Harga eceran tertinggi saja sudah melonjak, tetapi justru ada wacana kenaikan harga minyak goreng. Padahal kita adalah negara penghasil sumber daya, tetapi masyarakat justru tetap kesulitan,”
ujarnya.
Menurut Efriza, Prabowo sebenarnya sudah mengetahui adanya persoalan dalam kinerja sejumlah menteri di kabinetnya.
Namun, ia menilai langkah yang diambil pemerintah belum menyelesaikan persoalan mendasar tersebut.
Pak Prabowo sebenarnya sudah mengetahui bahwa kinerja sejumlah menteri kurang baik. Namun bukannya melakukan reshuffle, justru ada penambahan posisi yang memperkuat mereka,”
ujar Efriza.
Di sinilah letak persoalannya visi Prabowo besar, tetapi implementasinya terhambat oleh orang-orang di sekitarnya yang tidak optimal,”
pungkasnya.
