Di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan tekanan ekonomi yang menguat, pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM non-subsidi. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Pengamat ekonomi sekaligus pelaku ekonomi kreatif, Febryan Wishnu, berkata pemerintah terlalu sering melihat persoalan BBM dari sudut pandang fiskal semata, tanpa memahami dampak berantai yang dirasakan pelaku usaha.
UMKM bukan sekadar penonton yang menerima dampak kebijakan, melainkan pihak yang paling merasakan langsung setiap kenaikan biaya operasional.
UMKM bukan sekadar penerima dampak pasif dari kebijakan BBM. Mereka adalah aktor ekonomi yang hidupnya bergantung langsung pada stabilitas biaya operasional, dan kenaikan BBM non-subsidi menyentuh hampir setiap lapisan biaya yang mereka tanggung,”
kata Febryan kepada Owrite.id, Rabu, 10 Juni 2026.
Dikatakan Febryan, pemerintah memiliki alasan fiskal dalam menyesuaikan harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar, dan pergerakan harga minyak dunia. Namun, pendekatan tersebut sering kali gagal menangkap realitas yang terjadi di tingkat pelaku usaha kecil.
Logika fiskal dan logika lapangan adalah dua hal yang sering kali tidak berbicara dalam bahasa yang sama,”
tegas dia.
Febryan mencontohkan, pelaku usaha kuliner skala kecil yang kini menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, biaya bahan baku terus naik akibat mahalnya distribusi, sementara di sisi lain kemampuan belanja konsumen justru melemah.
Akibatnya banyak pelaku usaha tidak memiliki ruang untuk menaikkan harga jual produknya meski biaya produksi terus membengkak.
Dia tidak bisa menaikkan harga jual, sementara biaya produksi naik. Margin yang sudah tipis makin tergerus. Ini bukan keluhan dramatis, ini adalah matematika usaha yang sangat nyata,”
jelas dia.
Febryan juga mengkritik anggapan yang kerap muncul, bahwa kenaikan BBM non-subsidi tidak berdampak pada masyarakat kecil. Narasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Tidak lama lagi akan ada narasi bahwa ‘BBM non-subsidi tidak menyentuh rakyat kecil.’ Itu tidak sepenuhnya benar,”
ucap dia.
Meski tidak membeli BBM non-subsidi secara langsung, pelaku usaha kecil tetap harus menanggung efek berantai yang muncul di sepanjang rantai pasok. Karena itu ia meminta pemerintah tidak berhenti hanya pada program kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini selalu dijadikan solusi utama setiap kali UMKM menghadapi tekanan ekonomi.
Pemerintah harus membangun paket kebijakan penyerta yang serius. Bukan sekadar memperluas KUR lalu berhenti di situ,”
ucap Febryan.
Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret, seperti subsidi logistik untuk produk UMKM, digitalisasi rantai pasok, hingga kebijakan stabilisasi harga bahan baku yang lebih responsif terhadap gejolak pasar.
Kalau itu tidak ada, maka kenaikan BBM non-subsidi ini hanya akan menjadi beban bisu yang perlahan-lahan mematikan usaha kecil dari dalam,”
tutur Febryan.
