Analis Kebijakan Publik Faisal Sallatalohy menyoroti kondisi fiskal daerah setelah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah membayar gaji dan tunjangan ASN serta PPPK.
Di tengah tekanan anggaran tersebut, Faisal mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan dana sangat besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“490 Pemda kesulitan membayar gaji-tunjangan ASN dan PPPK akibat pemotongan Transfer Daerah 25 persen setara Rp269 triliun dan pemotongan Dana Desa 55 persen,”
kata Faisal yang dikutip dari laman facebook pribadinya, Minggu, 9 Agustus 2026.
Salah Siapa?
Menurut Faisal persoalan tersebut terjadi karena sebagian anggaran yang sebelumnya mengalir ke daerah ditarik kembali ke pemerintah pusat.
Ia menilai kebijakan itu membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit, sementara pemerintah pusat menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar untuk sejumlah program prioritas.
“Uangnya ditarik ke pusat, digunakan pemerintah pusat secara ugal-ugalan. Misalnya pembiayaan program korupsi nasional MBG Rp229 triliun dan pembayaran utang Kopdes Merah Putih Rp240 triliun selama enam tahun,”
ucap Faisal.
Lulusan doktoral dari Universitas Trisakti itu juga menyoroti skema pembiayaan Kopdes Merah Putih yang menurutnya akan membebani APBN selama bertahun-tahun. Ia menyebut pemerintah harus menanggung pembayaran utang beserta bunga setiap tahun.
“APBN tanggung pembayaran utang Kopdes Merah Putih Rp60 triliun plus bunga tiap tahun. Totalnya Rp240 triliun lebih selama enam tahun,”
jelas dia.
Patronase
Kondisi tersebut menunjukkan ada persoalan dalam arah distribusi anggaran antara pusat dan daerah. Ia bahkan menggunakan istilah “patronase fiskal” untuk menggambarkan kebijakan yang menurutnya lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan memenuhi kebutuhan publik yang mendesak.
“Ini yang disebut patronase fiskal. Pajak rakyat dirampok untuk distribusi kesejahteraan kepada kroni presiden,”
tambah Faisal.
Tudingan tersebut disampaikan Faisal sebagai kritik terhadap prioritas belanja pemerintah. Sebeb dana dengan nilai ratusan triliun rupiah akan berdampak lebih langsung apabila diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Anggaran sebesar itu akan sangat berguna untuk bayar gaji PPPK, guru honorer, pendidikan gratis kepada tujuh juta anak yang putus sekolah, stimulus daya beli rakyat yang terpukul,”
tegas dia.
Kebijakan efisiensi anggaran semestinya tidak membuat pemerintah daerah berada dalam posisi kesulitan memenuhi kewajiban dasar kepada aparatur dan masyarakat. Faisal menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas penggunaan APBN agar penghematan di daerah tidak justru berujung pada gangguan pelayanan publik.
