Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti disebut akan menghadapi ujian besar jika resmi menjadi Gubernur BI.
Bukan sekadar menjaga stabilitas moneter, Destry dituntut berani menjaga independensi bank sentral dari kepentingan politik pemerintah.
Ekonom sekaligus Menteri Keuangan dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Bhima Yudhistira, menilai Destry harus membuktikan bahwa BI tetap memiliki ruang untuk mengambil keputusan secara independen, termasuk ketika harus berhadapan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Nah, di sinilah Bank Indonesia harus tegas untuk berani menolak semua intervensi politik, dan Bank Indonesia berani tegas menolak program-program prioritas Presiden Prabowo yang berisiko terhadap stabilitas sektor moneter,”
kata Bhima kepada Owrite.id, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut Bhima, penunjukan Destry memang dapat menjadi langkah untuk menjaga kepercayaan pasar dan mencegah gejolak moneter. Namun, pekerjaan rumah (PR) BI tidak berhenti pada stabilitas pasar.
Mengembalikan Kepercayaan Publik
Destry juga harus mengembalikan kepercayaan publik terhadap independensi bank sentral. Bhima menilai hal itu menjadi penting di tengah masuknya Danantara dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Karena percuma ada KSSK yang sekarang masuk Danantara di situ. Meskipun tidak memiliki hak suara, Danantara ini bisa memainkan peran untuk melakukan intervensi pada kebijakan moneter,”
ujarnya.
Bhima mengatakan posisi Destry akan menjadi titik penting bagi masa depan independensi BI. Keberadaan Thomas Djiwandono, selaku keponakan Presiden Prabowo sebagai Deputi Gubernur juga disebut tidak menjadi persoalan sepanjang Destry mampu mengambil keputusan secara mandiri.
Nah, ini sebenarnya adalah titik balik dan tergantung Destri nantinya. Meskipun ada Thomas Djiwandono, kalau Destri bisa mengambil keputusan yang independen, kepercayaan terhadap Bank Indonesia bisa kembali lagi,”
katanya.
Selain menjaga independensi, Bhima meminta Destry turut membenahi citra BI yang belakangan dibayangi berbagai tuduhan, termasuk terkait dana CSR.
Itu dulu, dan membersihkan Bank Indonesia dari tuduhan-tuduhan terkait korupsi dana CSR dan lain-lain,”
ujar Bhima.
