Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Cari Tahu

Cara Blokir STNK Mobil Online agar Terhindar dari Pajak Progresif Kendaraan

Langkah ini penting dilakukan agar kendaraan yang sudah berpindah tangan tidak lagi tercatat atas nama pemilik lama dan menghindari pengenaan pajak progresif ketika membeli kendaraan baru.

Antrian saat pembayaran pajak mobil di Kantor Samsat Kebon Nanas Jakarta Timur
Antrian saat pembayaran pajak mobil di Kantor Samsat Kebon Nanas Jakarta Timur (Foto: Owrite)

Pemilik kendaraan yang baru saja menjual mobil perlu segera mengurus pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Langkah ini penting dilakukan agar kendaraan yang sudah berpindah tangan tidak lagi tercatat atas nama pemilik lama dan menghindari pengenaan pajak progresif ketika membeli kendaraan baru.

Pemblokiran STNK merupakan proses administrasi untuk melaporkan bahwa kendaraan telah dijual atau berpindah kepemilikan.

Iklan

Dengan begitu, data kendaraan tersebut tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari kepemilikan kendaraan milik penjual dalam pengenaan pajak progresif.

Selain menghindari pajak progresif, pemblokiran STNK juga dapat melindungi pemilik lama dari persoalan administrasi akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pembeli kendaraan. Misalnya, ketika mobil yang sudah dijual terkena tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Saat ini, pemblokiran STNK dapat dilakukan secara langsung melalui kantor Samsat maupun secara daring di sejumlah daerah. Namun, layanan daring tersebut belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Syarat Blokir STNK

Sebelum mengajukan pemblokiran STNK, pemilik kendaraan perlu menyiapkan sejumlah dokumen sebagai persyaratan administrasi.

Adapun dokumen yang perlu disiapkan, antara lain:

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan.
  2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
  3. Fotokopi surat atau akta penyerahan kendaraan maupun bukti pembayaran.
  4. Fotokopi STNK atau BPKB mobil yang akan diblokir.
  5. Surat pernyataan pemblokiran kendaraan sesuai ketentuan Samsat daerah.
  6. Surat kuasa bermeterai Rp10.000 dan fotokopi KTP penerima kuasa jika pengurusan diwakilkan.

Persyaratan dapat berbeda sesuai kebijakan Samsat di masing-masing daerah. Karena itu, pemilik kendaraan sebaiknya memeriksa ketentuan terbaru sebelum mengajukan permohonan.

Blokir STNK Online

Bagi pemilik kendaraan yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta, pemblokiran STNK dapat diajukan melalui situs Pajak Online Jakarta.

Berikut langkah-langkahnya:

  1. Buka situs resmi pajakonline.jakarta.go.id.
  2. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu.
  3. Isi formulir pendaftaran menggunakan data diri yang benar.
  4. Setelah akun aktif, masuk menggunakan alamat email dan kata sandi.
  5. Pilih menu PKB, kemudian masuk ke bagian Pelayanan.
  6. Pilih layanan Pelayanan Blokir Kendaraan.
  7. Tentukan nomor polisi kendaraan yang ingin diblokir.
  8. Unggah dokumen persyaratan yang diminta.
  9. Kirim permohonan dan tunggu proses verifikasi dari Bapenda DKI Jakarta.

Status permohonan dapat dipantau melalui email atau kolom PKB pada akun Pajak Online Jakarta.

Apabila dokumen dinyatakan belum lengkap, pemohon mungkin perlu mendatangi kantor Samsat untuk menyelesaikan proses administrasi.

Blokir Online Jawa Barat

Selain Jakarta, pemilik kendaraan di Jawa Barat juga dapat memanfaatkan aplikasi Sambara untuk mengajukan pemblokiran kendaraan.

Berikut cara-caranya:

  1. Unduh dan buka aplikasi Sambara.
  2. Pilih menu Proteksi Kepemilikan pada bagian Info dan Layanan.
  3. Masukkan nomor polisi kendaraan yang ingin diblokir.
  4. Ikuti petunjuk yang muncul pada aplikasi.
  5. Isi data diri, termasuk nomor telepon.
  6. Lakukan verifikasi nomor telepon sesuai instruksi.
  7. Lengkapi data yang diminta, termasuk tanda tangan dan foto diri.
  8. Pilih opsi bahwa kendaraan akan diblokir.
  9. Setujui ketentuan yang berlaku dan selesaikan proses pengajuan.

Pastikan seluruh data yang dimasukkan sesuai dengan identitas pemilik kendaraan agar proses pemblokiran dapat berjalan lancar.

Perlu diperhatikan, ketersediaan menu dan mekanisme layanan dapat berubah mengikuti pembaruan aplikasi serta kebijakan Samsat setempat.

Sudah Dijual Harus Diblokir

Pemblokiran STNK setelah kendaraan dijual penting untuk memperbarui data kepemilikan kendaraan di sistem administrasi pajak daerah.

Jika kendaraan belum diblokir, mobil yang sudah dijual masih berpotensi tercatat sebagai kendaraan milik penjual. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan ketika pemilik lama membeli kendaraan lain dan dikenakan pajak progresif.

Karena itu, pemblokiran STNK sebaiknya segera dilakukan setelah transaksi jual beli kendaraan selesai. Dengan demikian, pemilik lama dapat menghindari beban administrasi yang tidak lagi berkaitan dengan kendaraan yang telah berpindah tangan.

Iklan