Rencana pembangunan landasan helikopter di Kabupaten Banyumas ramai diperbincangkan setelah lokasi proyek diketahui berada tidak jauh dari makam kakek Presiden Prabowo Subianto, Margono Djojohadikusumo.
Helipad tersebut disebut akan dibangun di lapangan Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas. Proyek ini memicu perhatian lantaran disebut menggunakan anggaran negara (APBN) sebesar Rp 1,4 miliar.
Sementara jarak lokasi proyek hanya sekitar 1,6 kilometer dari kompleks pemakaman Margono di Makam Dawuhan.
Klarifikasi Soal Rencana Pembangunan
Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan DPU Banyumas, Rusli Kurnia, akhirnya angkat suara menanggapi isu yang berkembang.
Isu ini memang menjadi perhatian nasional. Awalnya berasal dari usulan kami, tetapi yang kami ajukan sebenarnya adalah pembangunan gedung multifungsi,”
Rusli kepada owrite.id.
Rusli menjelaskan bahwa lokasi yang diusulkan memang berada di kawasan bersejarah Banyumas, termasuk di dekat Makam Dawuhan tempat para Bupati Banyumas dimakamkan.
Bangunan Multifungsi untuk Kepentingan Banyak Pihak
Menurut Rusli, helipad bukanlah satu-satunya fasilitas yang diusulkan. Ide awalnya adalah membangun sebuah gedung multifungsi yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
Bangunan tersebut kami rancang agar bisa dipakai untuk acara resmi seperti Hari Jadi Banyumas, kegiatan desa, hingga area parkir jika ada perhelatan besar,”
Rusli.
Ia menambahkan bahwa helipad hanya menjadi salah satu bagian kecil dari wacana awal tersebut, terutama apabila Presiden Prabowo melakukan kunjungan.
Jadi dari awal yang diusulkan memang gedung multifungsi, dengan berbagai fungsi termasuk ruang publik, pelataran, dan fasilitas pendukung lainnya.”
Rusli.
DPU: Tidak Ada Dana dari Pemerintah Pusat
Rusli juga meluruskan kabar terkait pendanaan. Ia menegaskan tidak ada anggaran dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk pembangunan gedung tersebut.
Menurutnya, APBN yang diterima Dinas PU Banyumas hanya untuk perbaikan jalan, bukan untuk proyek gedung atau helipad.
Kami sempat mencoba mengajukan melalui program Inpres Jalan Daerah. Namun karena program tersebut fokus pada pembangunan dan peningkatan jalan, usulan gedung tidak dapat disetujui,”
Rusli.
Ia menegaskan bahwa Kementerian PUPR tidak bisa mengalokasikan dana untuk helipad karena tidak sesuai peruntukan program.
Rencana adanya helipad itu hanya bagian dari konsep awal. Tapi karena tidak sesuai dengan program pusat, tentunya tidak dapat dianggarkan.”
Rusli.
