Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp159 miliar untuk menjalankan Program Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta sejak 2025.
Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, mengapresiasi kebijakan yang dijalankan Pemprov Banten tersebut.
Menurutnya, program sekolah gratis mampu membantu memperluas akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu’ti saat menghadiri Gebyar Lomba Talenta Siswa 2026 O2SN, FLS3N, dan LKS yang dirangkaikan dengan deklarasi budaya sekolah aman dan nyaman serta peluncuran Adiwiyata SMA, SMK, dan SKh se-Banten di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Sabtu 9 Mei 2026.
Mu’ti menilai program yang diinisiasi Gubernur Banten, Andra Soni berpotensi meningkatkan angka partisipasi sekolah di daerah. Sebab, masih banyak anak yang belum memperoleh akses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi maupun faktor lainnya.
Meskipun, berdasarkan penelitian faktor ekonomi itu bukan alasan satu-satunya anak putus sekolah, ada alasan lainnya seperti lokasinya jauh, budaya setempat serta lainnya,”
ujar Mu’ti.
Ia menambahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga terus mengembangkan sistem pembelajaran di luar sekolah formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan dukungan sarana dan prasarana pendidikan.
Daya Tampung ‘Overload’
Sementara itu, Andra Soni mengatakan jumlah sekolah negeri di Banten yang mencapai 271 sekolah belum mampu menampung seluruh lulusan SMP setiap tahunnya. Rata-rata kapasitas setiap kelas di sekolah negeri hanya sekitar 36 siswa.
Karena itu, Pemprov Banten sejak 2025 menjalankan program pendidikan gratis bagi sekolah swasta yang dibiayai melalui APBD.
Di tahun pertama kita menyasar kelas X dengan jumlah 6.705 penerima manfaat dari 801 sekolah swasta yang bekerja sama dengan kami, terbanyak dibanding daerah lain. Lalu di tahun ini kita akan kembangkan ke sekolah Madrasah Aliyah,”
ujar Andra Soni.
Ia menyebut program pendidikan gratis menjadi salah satu program strategis daerah untuk memperluas pemerataan akses pendidikan di Banten.
Dengan program ini, saya meyakini kualitas sumber daya manusia di Banten dapat meningkat, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,”
ujarnya.
Hingga pertengahan Juli 2025, lebih dari 811 sekolah swasta telah bergabung dalam program tersebut dari target 1.200 sekolah. Pemprov Banten menyiapkan anggaran awal sebesar Rp159 miliar untuk mendukung pelaksanaannya.
Mekanisme Bantuan
Mekanisme dana bantuan akan disalurkan langsung ke rekening virtual siswa tanpa pungutan tambahan. Selanjutnya, dana akan dipindahbukukan ke rekening sekolah dalam waktu 24 jam dengan mekanisme pembayaran bulanan maupun triwulanan.
Program Sekolah Gratis ini mencakup pembiayaan pendaftaran, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya bangunan sekolah, lembar kerja siswa, hingga biaya daftar ulang.
Program ini diperuntukkan bagi siswa yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Banten berdasarkan Kartu Keluarga, tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
Besaran bantuan berbeda di setiap wilayah dan jenjang pendidikan. Untuk SMA swasta di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, bantuan diberikan sebesar Rp250 ribu per bulan. Sementara di Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak sebesar Rp150 ribu per bulan.
Adapun bantuan untuk SMK swasta berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan. Sementara bantuan untuk SKh swasta mencapai Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, tergantung wilayah sekolah.
