Koordinator Advokasi Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ari Hardi menilai, pemerintah perlu memastikan kebijakan pencegahan perundungan benar-benar berjalan di sekolah, dan berhenti menganggap persoalan perundungan akan selesai hanya dengan menerbitkan regulasi.
Pemerintah harus berhenti menganggap persoalan bullying cukup diselesaikan dengan menerbitkan regulasi. Yang dibutuhkan adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar hidup di sekolah. Selama ini banyak aturan sudah ada, tetapi implementasinya lemah, pengawasannya minim, dan evaluasinya hampir tidak pernah dilakukan secara serius,”
kata Ari pada Owrite, Senin, 20 Juli 2026.
Ari mengungkapkan hal tersebut pasca mencuatnya kasus dugaan peledakan bom rakitan oleh seorang pelajar di MAN 3 Padang yang diduga dipicu akibat perundungan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap sekolah memiliki sistem pencegahan kekerasan yang berjalan efektif melalui pengawasan yang lebih ketat, evaluasi berkala, serta pemberian sanksi kepada satuan pendidikan yang lalai melindungi peserta didik.
