Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengendalikan kebakaran secepat mungkin, mencegah perluasan area terdampak, dan melindungi masyarakat dari ancaman asap maupun dampak lain yang ditimbulkan,”
ujar Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangan tertulis yang diterima Owrite Selasa 20 Oktober 2026.
Membutuhkan Koordinasi
Kristomei mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.
Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan langkah pengendalian sesuai dengan kondisi aktual dan kebutuhan di wilayah terdampak.
Menurut Kristomei, dukungan pemerintah pusat akan dikoordinasikan apabila terdapat kebutuhan penanganan yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Jika ada kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh daerah, kita akan koordinasikan agar dukungan dari pemerintah pusat dapat diberikan secara tepat,”
katanya.
BNPB bersama Kasad
Setelah meninjau lokasi kebakaran, BNPB bersama Kasad mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Kantor Bupati Pulang Pisau.
Pertemuan tersebut membahas evaluasi kondisi terkini, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penyelarasan dukungan operasional berdasarkan kebutuhan daerah.
Koordinasi juga melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kesamaan data dan kejelasan komando menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas penanganan kebakaran.
BNPB menyatakan upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah akan terus diperkuat melalui pemantauan kondisi lapangan dan koordinasi lintas sektor.
Namun, data mengenai luas lahan yang terbakar, jumlah titik panas, kondisi kualitas udara, serta jumlah warga yang terdampak belum dicantumkan dalam keterangan tersebut.
Data itu diperlukan untuk menggambarkan tingkat ancaman karhutla terhadap masyarakat dan perkembangan penanganannya secara lebih menyeluruh.
