Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Keponakan Presiden Thomas Djiwandono Ikut Fit and Proper BI, Banggar DPR: Bukan KKN

Thomas Djiwandono memiliki reputasi, kredibilitas, dan kemampuan sebagai Wakil Menteri Keuangan, tapi lebih condong ke kebijakan moneter.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. (Sumber: Dok. Biro KLI Kemenkeu)
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. (Sumber: Dok. Biro KLI Kemenkeu)

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Status Thomas, sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto tak ayal menuai sorotan akan independensi BI.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai, Thomas memiliki reputasi, kredibilitas, dan kemampuan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, kemampuan Thomas memang lebih condong ke kebijakan moneter dibanding fiskal.

Melihat latar belakangnya Pak Thomas Djiwandono, dia memang expert-nya sebenarnya kan lebih di moneter daripada di fiskal. Sehingga terlepas dari bahwa Tommy Djiwandono keponakan Bapak Presiden, maka menurut saya memang Thomas Djiwandono itu berhak untuk menduduki jabatan Deputi,”

ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

Adapun terkait independensi Bank Indonesia karena pencalonan Thomas ini, Said mengatakan bawa publik tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Karena kata Said, pemilihan dilakukan dengan kolektif kolegial.

Iklan

Independensi BI dipertanyakan karena Undang-Undang Bank Indonesia dan P2SK itu sangat ketat mengatur sedemikian rupa tentang independensi, seharusnya publik tidak perlu khawatir. Toh kepemimpinan di sana kolektif kolegial, dan itu jabatannya Deputi, bukan Senior dan bukan Gubernur BI,”

jelasnya.

Said menyatakan, pencalonan Thomas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia juga bukan merupakan bagian dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), meski ia merupakan kerabat presiden.

Ini bukan soal KKN, soal trust untuk membangun sesuatu itu kalau tidak ada trust, kita kan akan kerepotan. Yang penting kita punya trust, kemudian terukur, integritasnya terjaga, maka saya pikir itu KKN-nya sudah bisa dilewati,”

imbuhnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Anisa Aulia adalah jurnalis di OWRITE dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di VIVA.co.id dan Liputan6.com. Selama karirinya meliput ekonomi

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.