Keponakan Presiden Thomas Djiwandono Ikut Fit and Proper BI, Banggar DPR: Bukan KKN

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Status Thomas, sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto tak ayal menuai sorotan akan independensi BI.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai, Thomas memiliki reputasi, kredibilitas, dan kemampuan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, kemampuan Thomas memang lebih condong ke kebijakan moneter dibanding fiskal.

Melihat latar belakangnya Pak Thomas Djiwandono, dia memang expert-nya sebenarnya kan lebih di moneter daripada di fiskal. Sehingga terlepas dari bahwa Tommy Djiwandono keponakan Bapak Presiden, maka menurut saya memang Thomas Djiwandono itu berhak untuk menduduki jabatan Deputi,”

ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

Adapun terkait independensi Bank Indonesia karena pencalonan Thomas ini, Said mengatakan bawa publik tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Karena kata Said, pemilihan dilakukan dengan kolektif kolegial.

Independensi BI dipertanyakan karena Undang-Undang Bank Indonesia dan P2SK itu sangat ketat mengatur sedemikian rupa tentang independensi, seharusnya publik tidak perlu khawatir. Toh kepemimpinan di sana kolektif kolegial, dan itu jabatannya Deputi, bukan Senior dan bukan Gubernur BI,”

jelasnya.

Said menyatakan, pencalonan Thomas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia juga bukan merupakan bagian dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), meski ia merupakan kerabat presiden.

Ini bukan soal KKN, soal trust untuk membangun sesuatu itu kalau tidak ada trust, kita kan akan kerepotan. Yang penting kita punya trust, kemudian terukur, integritasnya terjaga, maka saya pikir itu KKN-nya sudah bisa dilewati,”

imbuhnya.