Keponakan Presiden Prabowo Subianto Thomas Djiwandono, membantah bahwa ia dipersiapkan untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) saat dicalonkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Thomas sendiri saat ini sudah terpilih menjadi Deputi Gubernur BI periode 2026-2031. Ia pun mengaku sudah mundur dari keanggotaan Partai Gerindra per 31 Desember 2026.
Jadi, urusan soal Gubernur Bank Indonesia segala macam nggak ada. Kalaupun ada yang ada source yang menyatakan itu, ya silakan nanya ke dia lagi,”
ujar Thomas di Kementerian Keuangan dikutip Kamis, 29 Januari 2026.
Thomas menyatakan, ditunjuknya ia sebagai Deputi Gubernur BI dilakukan melalui mekanisme yang sah. Menurutnya, dia tidak melanggar ketentuan yang ada.
Saya ditunjuk sebagai Deputi Gubernur, nah itu dilakukan juga melalui proses dan mekanisme yang sudah ada. Nggak ada satu hal yang dilewatin, dilanggar, apalagi di belok-belokin,”
tuturnya.
Ia pun tidak menampik bahwa ia memiliki latar belakang sebagai seorang politisi dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden Prabowo. Namun, ia meminta agar masyarakat melihat rekam jejaknya.
Kalau soal bahwa latar belakang saya sebagai dulu politisi atau bahkan kedekatan keluarga, ya itu fakta. Itu saya nggak bisa, ya itu fakta. Tapi kan tolong dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan sebelumnya,”
tuturnya.
Di samping itu, Thomas mengatakan hadirnya ia di jajaran petinggi bank sentral untuk mempermudah jalur komunikasi dengan pemerintah.
Value added (nilai tambah) saya di BI, sama juga sama value added saya masuk ke Kemenkeu,”
tuturnya.
Value added nya yang paling penting komunikasi ya,”
tambahnya.
Dia mencontohkan, proses komunikasi itu sama seperti saat dia masuk ke dalam tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat itu dia menjadi Wakil Menteri Keuangan di tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian transisi ke pemerintahan Prabowo.
Saya waktu itu tim transisi di bagian ekonomi salah satu yang sebetulnya membantu ke Kemenkeu dalam hal itu di bawah Bu Sri Mulyani dan di bawah Presiden Jokowi merancang anggaran tahun berikutnya untuk supaya anggaran Presiden Prabowo (nanti menjabat) itu masuk,”
tuturnya.
