Krisis energi global akibat eskalasi konflik di Selat Hormuz berpotensi mengganggu keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menurut laporan yang dirilis Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok global diperkirakan akan meningkatkan biaya bahan baku pangan yang digunakan dalam program tersebut.
Lembaga itu menilai krisis geopolitik di kawasan Teluk dapat memicu tekanan biaya yang signifikan pada pelaksanaan program MBG.
Jika harga semua bahan baku naik sementara anggaran Rp335 triliun tetap, pemerintah menghadapi dilema kualitas versus kuantitas dalam program MBG,”
tulis peneliti ISEAI dalam laporan itu, Selasa, 17 Maret 2026.
ISEAI juga menjelaskan krisis Selat Hormuz memicu inflasi dari sisi pasokan (supply-side inflation), terutama pada komoditas pangan yang menjadi komponen utama menu MBG. Salah satu faktor pemicu adalah kenaikan harga pupuk global.
Laporan tersebut mencatat harga urea dunia telah meningkat sekitar 25 persen menjadi US$625 per metrik ton. Kenaikan harga pupuk nitrogen, yang sebagian besar biaya produksinya berasal dari gas dan berpotensi mendorong kenaikan harga beras dan sayuran di dalam negeri.
Selain itu, harga protein hewani juga diproyeksikan naik. Harga sapi bakalan impor dari Australia diperkirakan meningkat sekitar 10–20 persen pada 2026 akibat lonjakan biaya logistik dan terbatasnya pasokan global. Biaya pengiriman internasional juga meningkat, dengan tarif pengapalan kontainer 40 kaki melonjak dari sekitar US$4.000 menjadi US$6.000 akibat premi asuransi perang.
Indonesia juga masih bergantung pada impor bahan baku susu dari Australia dan Selandia Baru, sehingga kenaikan harga energi global turut mendorong kenaikan harga susu di tingkat konsumen.
Menghadapi tekanan tersebut, ISEAI menilai pemerintah memiliki beberapa opsi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan program MBG. Salah satunya adalah melakukan penyesuaian menu dengan mengganti sebagian protein impor seperti daging sapi atau susu dengan sumber protein lokal seperti telur, ikan, dan tempe.
Rekalibrasi menu berbasis pangan lokal dapat menekan biaya program, namun berpotensi menurunkan standar nutrisi awal yang dirancang dalam MBG,”
bunyi laporan itu.
Adapun opsi lain yang disarankan adalah menerapkan pelaksanaan program secara bertahap dengan memprioritaskan penerima manfaat di wilayah termiskin, serta memperkuat pasokan bahan baku dari petani dan pelaku usaha lokal untuk menekan biaya logistik internasional.
ISEAI menilai tanpa langkah penyesuaian kebijakan, tekanan biaya akibat krisis energi global dapat mengganggu keberlanjutan program MBG dalam jangka menengah.
