Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, bahwa pemerintah tengah mengkaji rencana penerapan bea keluar (BK) terhadap produk nikel olahan, khususnya Nickel Pig Iron (NPI).
Menurut Bahlil, hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah kondisi geopolitik yang terjadi.
Karena dalam kondisi negara seperti ini kan kita harus banyak mencari alternatif-alternatif sumber-sumber pendapatan. Salah satu di antaranya karena kita dorong untuk pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi,”
kata Bahlil ditemui di Kemenko Perekonomian, Jumat 27 Maret 2026.
Bahlil menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan dan kajian terkait formulasi yang tepat untuk penerapan bea keluar dari produk NPI, termasuk skema dan besaran tarifnya.
NPI produk daripada nikel lagi kita menghitung. Ini lagi kita menghitung ya. Sekali lagi, saya lagi menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak NPI-nya,”
ujar Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil membeberkan adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, khususnya mineral.
Menurut Bahlil, Prabowo menekankan agar kepentingan negara menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam yang merupakan aset strategis negara.
Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya. Dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara,”
kata Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden di Hambalang, Bogor, Rabu lalu, 25 Maret 2026.
Kementerian ESDM juga diminta untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini dinilai belum memberikan porsi optimal.
Adapun, salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas nikel yang berpotensi mengalami kenaikan.
Kemungkinan besar HPM untuk nikel saya akan naikkan,”
tutup Bahlil.
