Pemerintah diminta tidak terburu-buru menjalankan program penggantian LPG ke Compressed Natural Gas (CNG) untuk rumah tangga sebelum ada kajian menyeluruh terkait biaya dan aspek keamanannya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Eksklusif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa kepada Owrite pada 19 Mei 2026.
Saya belum melihat pemerintah melakukan kajian tekno ekonomi, jadi apa yang disampaikan sekarang oleh menteri, saya kira pemerintah perlu buat kajian tekno ekonomi,”
katanya.
Ia mengatakan, pemerintah perlu membuka kajian tekno ekonomis kepada publik, agar masyarakat mengetahui total biaya penggunaan CNG, termasuk kebutuhan infrastruktur pendukungnya.







