Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, dunia usaha kini sudah tertekan karena pelemahan nilai tukar rupiah. Sejumlah sektor sudah terdampak, dan mulai mengurangi ruang untuk melakukan ekspansi.
Pada perdagangan siang ini Kamis, 28 Mei 2026, rupiah bergerak menuju Rp17.900. Rupiah tercatat melemah 0,45 persen ke level Rp17.880 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini mendekati level Rp17.900 per dolar AS tentu menjadi perhatian dunia usaha. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah sejatinya sudah terjadi sejak awal tahun,”
ujar Shinta saat dihubungi Owrite.id Kamis, 28 Mei 2026.
Pelemahan rupiah terjadi sejak awal tahun 2026, per Januari 2026 rupiah ada di kisaran Rp16.800 per dolar AS, dan mendekati level psikologis Rp17.000 pada akhir kuartal I-2026. Kondisi pelemahan rupiah ini memberikan dampak secara bertahap ke dunia usaha.
Iklan
Artinya, dunia usaha telah menghadapi tekanan nilai tukar ini secara bertahap selama beberapa bulan terakhir, sehingga dampaknya terhadap sektor riil semakin terasa,”
jelasnya.
Tantangan dan Dampaknya
Shinta menjelaskan, bagi dunia usaha tantangan utamanya bukan hanya pada level nilai tukar, namun pada dampak yang ditimbulkan terhadap biaya produksi, biaya pembiayaan, dan kepastian berusaha. Salah satunya, perusahaan mengurangi ruang melakukan ekspansi.
Dengan ketergantungan impor bahan baku yang masih berada di kisaran 70 persen, pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan cost of goods sold, mempersempit margin usaha, dan mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan ekspansi,”
jelasnya.
Ia mengungkapkan, sektor yang terdampak pelemahan nilai tukar rupiah ini diantaranya industri tekstil dan produk tekstil, kimia dan petrokimia, plastik, logam dasar, elektronik, otomotif, serta berbagai sektor yang masih mengandalkan komponen impor dalam rantai produksinya.
Kondisi ini semakin berat karena dunia usaha juga masih menghadapi biaya logistik, energi, serta biaya pembiayaan yang relatif tinggi. Dengan kata lain, saat ini pelaku usaha menghadapi tekanan berlapis atau externally driven cost pressure yang cukup signifikan,”
tegasnya.
Shinta menjelaskan dari sisi aktivitas usaha, dampaknya mulai terlihat melalui penurunan optimisme pelaku industri. PMI manufaktur tercatat kembali masuk zona kontraksi sejak Juli 2025, dan tren penurunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan bahwa sektor riil sedang menghadapi fase yang lebih menantang.
Apalagi pelemahan rupiah saat ini jauh lebih dalam dibandingkan posisi pada kuartal I tahun ini ketika sebagian (10 sub sektor) manufaktur tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan empat subsektor manufaktur diantaranya alami kontraksi,”
jelasnya.
Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Ayu Masagung, Kwitang, Jakarta, Kamis (23/4/2026). ( ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/kye)
Strategi Dunia Usaha
Kendati demikian, Shinta mengatakan bahwa dunia usaha masih berupaya melakukan berbagai langkah mitigasi. Ia mengatakan, banyak dari perusahaan memilih melakukan efisiensi operasional, hiring freeze, pengendalian biaya non-esensial.
Kemudian dunia usaha menunda ekspansi dan investasi baru, diversifikasi pasar, memperkuat penggunaan bahan baku lokal, dan strategi hedging untuk mengelola risiko nilai tukar.
Fokus utama saat ini adalah menjaga business continuity sekaligus mempertahankan lapangan kerja di tengah tekanan biaya yang meningkat,”
tegasnya.
Kredibilitas dan Kepercayaan
Foto udara proses bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Kendari New Port, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (30/4/2026). (ANTARA FOTO/Andry Denisah/YU)
Shinta mengatakan, saat ini yang dibutuhkan dunia usaha adalah menjaga kredibilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar Indonesia melalui koordinasi kebijakan yang kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil.
Ia menilai, pemerintah perlu melakukan langkah konkret untuk menurunkan berbagai komponen ekonomi biaya tinggi yang selama ini membebani dunia usaha.
Stabilitas nilai tukar menjadi sangat penting, namun pada saat yang sama perlu diimbangi dengan langkah-langkah konkret untuk menurunkan berbagai komponen high cost economy yang selama ini membebani dunia usaha, mulai dari biaya logistik, energi, perizinan, hingga cost of compliance yang masih relatif tinggi,”
jelasnya.
Dunia usaha kata Shinta, meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan yang baik. Namun dalam situasi saat ini, efektivitas kebijakan stabilisasi juga perlu diimbangi dengan langkah-langkah yang mampu menjaga daya tahan sektor riil.
Selain menjaga stabilitas nilai tukar, diperlukan pula kebijakan yang dapat mengurangi tekanan biaya usaha, memperkuat iklim investasi, menjaga kelancaran arus perdagangan dan logistik, serta meningkatkan daya saing industri nasional agar proses stabilisasi ekonomi dapat berjalan tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,”
