Pemerintah resmi merevisi regulasi fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM tarif 0,5 persen. Melalui kebijakan anyar ini, kelompok pekerja profesi seperti selebgram, penyanyi, bintang iklan, pengacara, dokter, tak berhak menikmati pajak murah tersebut.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan berlaku pada 22 April 2026.
“Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai berikut, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,”
bunyi Pasal 56 PP tersebut, yang dikutip pada Senin, 1 Juni 2026.
Pasal 56 menjelaskan jenis jasa sehubungan dengan pekerjaan beban yang tidak dikenai PPh final meliputi pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, aktuaris, dan tenaga ahli sejenis lainnya.
“Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya,”
tegas pasal tersebut.
Lalu mereka yang dikecualikan ada olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara atau orang yang menemukan pelanggan, petugas penjaja barang dagangan, agen asuransi, dan distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung.
Para Penikmat
Adapun fasilitas PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta koperasi.
Pasal tersebut menegaskan “Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan bersifat final merupakan wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi.”
Untuk fasilitas PPh ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang menerima penghasilan atau omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Respons Purbaya
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alasan influencer tidak lagi mendapatkan fasilitas ini karena sejak awal fasilitas itu memang diperuntukkan bagi UMKM.
“UMKM yang dapat (menikmati pajak ini). Kalau influencer daftar UMKM, otomatis dia dapat (menggunakan pajak ini). Karena tidak ada lapangan kerja ‘influencer‘,”
ujar Purbaya di Wisma Danantara.
