Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria, menegaskan bahwa kontrak ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang rampung ditandatangani tetap berjalan selama tidak ada praktik underinvoicing.
Hal tersebut menyusul penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Dalam aturan ini, ekspor SDA wajib dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki, selama itu tidak terjadi tadi yang kita hindari yaitu underinvoicing dan transfer pricing, ini berjalan sebagaimana biasanya,”
kata Dony saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Danantara Bangun Sistem Digital Tata Kelola Ekspor
Saat ini, Danantara sedang membangun sistem digital untuk menopang tata kelola ekspor SDA strategis yang akan dilakukan oleh DSI. Sistem digital ini dinilai akan membuat seluruh transaksi menjadi lebih transparan.
