Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Indef Bongkar Biang Kerok Kelangkaan Solar Subsidi, Ternyata Gegara Hal Ini

Antrean di sejumlah SPBU dinilai merupakan dampak dari meningkatnya permintaan di tengah kuota Bio Solar yang justru lebih rendah.

Kendaraan antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. (Sumber: Antara Foto/Yudi Manar/bar)
Kendaraan antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. (Sumber: Antara Foto/Yudi Manar/bar)

Indef Green Transition Initiative (GTI) menilai bahwa kelangkaan solar subsidi yang terjadi bukan hanya disebabkan keterbatasan pasokan, melainkan mencerminkan persoalan pada desain subsidi dan sistem pengawasannya. 

Antrean di sejumlah SPBU dinilai merupakan dampak dari meningkatnya permintaan di tengah kuota yang justru lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Yang terlihat sebagai kelangkaan sebenarnya merupakan penjatahan distribusi akibat permintaan yang meningkat ketika kuota justru turun. Jadi persoalannya bukan semata-mata pasokan solar subsidi habis, tetapi desain kebijakan yang membuat distribusi berada di bawah tekanan,”

kata Head of Industrial and Transport Decarbonization Indef GTI Andry Satrio Nugroho di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Kuota Bio Solar Turun  

Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melayani konsumen saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Banda Aceh, Aceh, Selasa (7/4/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melalui surat edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sejak awal April 2026 telah menetapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite dan biosolar maksimal 50 liter per hari yang berlaku hingga akhir Mei 2026.
Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melayani konsumen saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Banda Aceh, Aceh, Selasa (7/4/2026). (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/nym)

Diketahui, pemerintah menetapkan kuota Bio Solar tahun 2026 sebesar 18.636.500 kiloliter atau turun sekitar 1,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Iklan

Di sisi lain, hingga hari ke-172 tahun ini, penyaluran solar subsidi tercatat meningkat sekitar 1,98 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Menurut Andry, kenaikan permintaan tersebut dipengaruhi oleh peralihan sebagian pengguna BBM nonsubsidi ke Bio Solar setelah selisih harga kedua jenis BBM masih cukup lebar. 

Kondisi itu menyebabkan distribusi di sejumlah wilayah, terutama kawasan pertambangan dan perkebunan, harus dilakukan secara terbatas.

Skema Subdisi yang Melekat pada Barang

Ia menilai persoalan utama terletak pada skema subsidi yang masih melekat pada barang sehingga membuka ruang penyalahgunaan dan menyulitkan pengendalian konsumsi.

Selama subsidi melekat pada barang, setiap pihak yang berhasil memperoleh Bio Solar akan menikmati harga yang sama, terlepas dari apakah mereka berhak atau tidak. Karena itu, persoalan solar subsidi tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan, tetapi juga harus memperbaiki ketepatan sasaran penerima dan pengawasannya,”

imbuh Andry.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.