Indef Green Transition Initiative (GTI) menilai bahwa kelangkaan solar subsidi yang terjadi bukan hanya disebabkan keterbatasan pasokan, melainkan mencerminkan persoalan pada desain subsidi dan sistem pengawasannya.
Antrean di sejumlah SPBU dinilai merupakan dampak dari meningkatnya permintaan di tengah kuota yang justru lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Yang terlihat sebagai kelangkaan sebenarnya merupakan penjatahan distribusi akibat permintaan yang meningkat ketika kuota justru turun. Jadi persoalannya bukan semata-mata pasokan solar subsidi habis, tetapi desain kebijakan yang membuat distribusi berada di bawah tekanan,”
kata Head of Industrial and Transport Decarbonization Indef GTI Andry Satrio Nugroho di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Kuota Bio Solar Turun
Diketahui, pemerintah menetapkan kuota Bio Solar tahun 2026 sebesar 18.636.500 kiloliter atau turun sekitar 1,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, hingga hari ke-172 tahun ini, penyaluran solar subsidi tercatat meningkat sekitar 1,98 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Menurut Andry, kenaikan permintaan tersebut dipengaruhi oleh peralihan sebagian pengguna BBM nonsubsidi ke Bio Solar setelah selisih harga kedua jenis BBM masih cukup lebar.
Kondisi itu menyebabkan distribusi di sejumlah wilayah, terutama kawasan pertambangan dan perkebunan, harus dilakukan secara terbatas.
Skema Subdisi yang Melekat pada Barang
Ia menilai persoalan utama terletak pada skema subsidi yang masih melekat pada barang sehingga membuka ruang penyalahgunaan dan menyulitkan pengendalian konsumsi.
Selama subsidi melekat pada barang, setiap pihak yang berhasil memperoleh Bio Solar akan menikmati harga yang sama, terlepas dari apakah mereka berhak atau tidak. Karena itu, persoalan solar subsidi tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan, tetapi juga harus memperbaiki ketepatan sasaran penerima dan pengawasannya,”
imbuh Andry.
