Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I-2026 dalam kondisi baik, meskipun mengalami defisit. Hal ini menjadi salah satu alasan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang RI.
Defisit APBN pada semester I-2026 sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini berasal dari besarnya realisasi belanja negara, dibandingkan penerimaan.
APBN-nya bagus ekspansif dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P akan peringkat kita di BBB dengan outlook dipertahankan stabil,”
ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA Selasa, 21 Juli 2026.
Purbaya menyinggung isu yang ramai mengenai S&P akan menurunkan rating Indonesia. Rumor itu jelasnya, telah membuat pasar saham Indonesia amblas.
Artinya mereka (S&P) melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu semuanya bergerak ke arah yang benar dengan dampak pertumbuhan yang kuat tanpa mengabaikan kehati-hatian pelaksanaan kebijakan fiskal,”
tuturnya.
Realisasi Belanja dan Penerimaan
Untuk pendapatan negara realisasinya pada semester I-2026 sebesar Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target 2026 yang sebesar Rp3.153,6 triliun. Pendapatan ini tumbuh 21,4 persen secara year on year (yoy).
Bila dirinci, realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun atau tumbuh 21,4 persen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp459,2 triliun.
Purbaya menjelaskan, kinerja pendapatan negara itu dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola pajak dan bea cukai, serta peningkatan layanan K/L dan Badan Layanan Umum (BLU).
Sedangkan untuk belanja negara realisasinya di semester I-2026 sebesar Rp1.656,0 triliun atau 43,1 persen dari target APBN yang senilai Rp3.842,7 triliun, atau tumbuh 17,8 persen.
Belanja negara ini terdiri dari, belanja pemerintah pusat realisasinya sebesar Rp1.298,6 triliun atau tumbuh 29,4 persen, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp357,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen.
