Sudah Janji Tak Dihambat, Ekspor Mineral Tetap Tersendat Usai 120 LS Belum Terbit

Di sisi lain, Fini menegaskan industri mendukung langkah pemerintah melakukan pengujian kandungan LTJ sebagai bagian dari pemetaan potensi sumber daya nasional. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak semestinya menghambat ekspor produk utama yang selama ini diperbolehkan diperdagangkan.

Industri pada prinsipnya mendukung kewajiban pelaksanaan pengujian dalam rangka pemetaan potensi atau inventarisasi cadangan LTJ di Indonesia. Namun demikian, keberadaan LTJ sebagai unsur ikutan dalam suatu produk hasil pengolahan/pemurnian tidak seharusnya secara otomatis mengubah klasifikasi produk utama tersebut menjadi produk yang dilarang untuk diekspor,”

ujarnya.

Industri Minta Kepastian Aturan LTJ

Sebelumnya, pemerintah mengaku telah menerima sejumlah laporan terkait terhambatnya ekspor mineral yang dikeluhkan pelaku usaha. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 27 Juli lalu.

Dudung mengatakan pemerintah menerima laporan dari sejumlah pengusaha mengenai hambatan ekspor mineral, khususnya yang mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ) akibat belum adanya aturan yang mengatur batas maksimal kandungan LTJ sebagai mineral ikutan.

Hari ini saya rapat koordinasi tentang Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang (LTJ). Saya mendapat laporan dari beberapa pengusaha tentang terhambatnya ekspor mineral. Saya mengoordinasikan rapat lintas kementerian/lembaga untuk memperkuat tata kelola ekspor mineral kritis yang mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ),”

kata Dudung.