Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menilai tujuan pemekaran daerah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua belum diikuti dukungan fiskal yang memadai. Akibatnya, sejumlah provinsi baru masih memiliki kapasitas anggaran terbatas sehingga sulit mengejar pembangunan.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan pemekaran provinsi awalnya diharapkan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus menghadirkan tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Tapi yang terjadi kemudian adalah provinsi itu dimekarkan, tidak ada tambahan dana dari pusat,”
katanya Ahmad Nausrau dalam Forum Dialog Strategis bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur dan Bupati/Walikota se-Tanah Papua melalui Zoom Meeting, Kamis, 30 Juli 2026.
Kapasitas Fiskal Jauh dari Ideal
Menurut Ahmad, kondisi tidak ditambahkannya anggaran daerah pemekaran membuat kapasitas fiskal di sejumlah provinsi baru di Papua jauh dari kata ideal.
