Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menilai tujuan pemekaran daerah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua belum diikuti dukungan fiskal yang memadai. Akibatnya, sejumlah provinsi baru masih memiliki kapasitas anggaran terbatas sehingga sulit mengejar pembangunan.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan pemekaran provinsi awalnya diharapkan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus menghadirkan tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Tapi yang terjadi kemudian adalah provinsi itu dimekarkan, tidak ada tambahan dana dari pusat,”
katanya Ahmad Nausrau dalam Forum Dialog Strategis bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur dan Bupati/Walikota se-Tanah Papua melalui Zoom Meeting, Kamis, 30 Juli 2026.
Kapasitas Fiskal Jauh dari Ideal
Menurut Ahmad, kondisi tidak ditambahkannya anggaran daerah pemekaran membuat kapasitas fiskal di sejumlah provinsi baru di Papua jauh dari kata ideal.
Untuk tiga provinsi yang baru ini, APBD-nya itu bahkan saya selalu menyebutnya ini provinsi rasa kabupaten. Kenapa provinsi rasa kabupaten? Karena APBD-nya sama dengan kabupaten kota,”
ujarnya.
Tidak Bisa Membangun Daerah
Ia mencontohkan APBD Papua Barat Daya hanya sekitar Rp1,1 triliun. Dengan anggaran tersebut, pemerintah daerah tidak hanya membiayai pelayanan publik, tetapi juga harus menyediakan lahan dan membangun kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD).
Papua Barat Daya itu APBD-nya hanya Rp1,1 triliun. Bayangkan dengan APBD itu, dengan Kota Sorong saja kami kalah, apalagi dengan Mimika. Kita tidak bisa bangun apa-apa,”
jelasnya.
Karena itu, Ahmad meminta pemerintah pusat meningkatkan dana transfer ke daerah agar tujuan pemekaran untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua dapat diwujudkan.
Kalau boleh APBD Papua itu, seluruh provinsi di Tanah Papua, dana transfer ke daerah itu dinaikkan,”
imbuhnya.
