Lebih dari 2.400 konsumen apartemen LRT City masih menunggu kepastian setelah tujuh tahun proyek tak kunjung rampung.
Menyikapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Iwan Darmawan Aras mendesak PT Adhi Karya Commuter Properti Tbk (ADCP) bertanggung jawab dan segera memberikan kejelasan kepada para pembeli.
ADCP harus bertanggung jawab atas konsumen. Harus ada titik terang bagi masyarakat yang menjadi konsumen LRT City,”
kata Iwan, di Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.
Konsumen Belum Terima Unit
Persoalan proyek LRT City belakangan menjadi sorotan setelah ribuan konsumen belum menerima unit apartemen yang dijanjikan.
Sebagian pembeli bahkan masih mencicil kredit ke bank meski bangunan belum rampung, sementara pada proyek lain pembangunan belum dimulai dan lahannya masih kosong. Iwan menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Menurutnya, proyek yang dikembangkan anak usaha BUMN seharusnya mampu memberikan kepastian kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan kerugian.
Kalau hunian yang dibuat anak perusahaan BUMN saja mangkrak, ini bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada negara. Karena apa bedanya dengan proyek-proyek swasta yang mangkrak,”
ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang turun langsung menangani persoalan tersebut. Namun, Iwan menilai penyelesaian harus diawali dengan pendataan menyeluruh terhadap seluruh konsumen.
Menurutnya, Kementerian PKP perlu membuka proses registrasi dan verifikasi seluruh pembeli LRT City.
Data itu harus memuat identitas konsumen, proyek dan nomor unit, isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), nilai transaksi, jumlah pembayaran, sumber pembiayaan, hingga pilihan penyelesaian, apakah melanjutkan proyek, pindah unit, atau meminta pengembalian dana.
Setiap penyelesaian dinamika yang ada di masing-masing proyek harus disesuaikan dengan identifikasi persoalan,”
tegasnya.
Iwan menambahkan, penyelesaian tidak bisa disamaratakan karena kondisi setiap proyek berbeda. Proyek yang sudah memasuki tahap konstruksi membutuhkan penanganan berbeda dengan proyek yang belum memiliki pembangunan fisik sama sekali.
Penilai Teknis Independen
Karena itu, ia mendorong Kementerian PKP melibatkan penilai teknis independen untuk menghitung tingkat penyelesaian proyek, kebutuhan biaya, waktu konstruksi yang realistis, hingga opsi pengembalian dana apabila proyek benar-benar tidak dapat dilanjutkan.
Selain itu, pemerintah juga diminta menyusun kesepakatan yang mengikat antara pengembang dan konsumen serta mewajibkan pengembang melaporkan secara berkala progres pembangunan, penggunaan dana konsumen, hingga kondisi keuangan perusahaan.
Iwan menegaskan, apabila ADCP tetap tidak menunjukkan komitmen menyelesaikan persoalan tersebut, dirinya mendukung usulan Menteri PKP agar dilakukan audit investigasi terhadap perusahaan.
Bila pihak pengembang tak juga memberikan komitmen kepada konsumen, saya sepakat dengan usul Menteri PKP agar ada audit investigasi terhadap ADCP,”
pungkasnya.
Dijanjikan pada 2023-2024
Adapun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan sekitar 2.400 konsumen proyek Apartemen LRT City hingga saat ini belum menerima unit hunian yang telah dipesan dari pengembang, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP).
Sebagian besar konsumen dijanjikan serah terima unit pada periode 2023 hingga 2024.
Namun, hingga kini banyak pembeli yang telah melunasi pembayaran maupun masih mencicil Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) belum memperoleh kepastian penyelesaian.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan data tersebut diperoleh usai pihaknya mendapat pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal BENAR-PKP.
Ara menuturkan, berdasarkan hasil mediasi awal yang dilakukan, manajemen ADCP mengakui bahwa sejumlah progres pembangunan fisik memang terhenti.
Saya ingin Kementerian PKP dapat memfasilitasi permasalahan ini secara transparan, komprehensif, dan tanpa kompromi dengan tetap berlandaskan hukum yang ditegakkan karena ini menyangkut kepentingan rakyat,”
ujar Maruarar dalam keterangannya, Senin, 27 Juli 2026.
