Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) buka suara terkait keputusan pemerintah menunda pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada pedagang online oleh marketplace. Padahal, kebijakan itu seharusnya berlaku mulai 1 Agustus 2026.
Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan empat marketplace anggota idEA sudah melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian dan pengujian sistem, penyempurnaan proses bisnis, hingga sosialisasi kepada seller. Namun, pihaknya menghormati dan mematuhi keputusan pemerintah.
Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan implementasi dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pemerintah melakukan penyesuaian terhadap jadwal implementasi, keempat marketplace anggota idEA tentu akan mengikuti ketentuan dan arahan resmi yang ditetapkan,”
ujar Budi dalam keterangan resmi Kamis, 6 Agustus 2026.
Marketplace Sudah Siap
Meski demikian, Budi menuturkan bahwa berbagai persiapan tersebut akan menjadi modal penting agar implementasi dapat berjalan lebih baik ketika jadwal pelaksanaannya ditetapkan kembali.
