Purbaya Bantah Kabar Pemerintah Bakal Hapus Aturan Defisit APBN 3 Persen dari PDB

Kalau itu kan 3 persen kan di Undang-Undang Keuangan Negara di revisinya, tapi ini kan beda Undang-Undang, APBN. Nota Keuangan kan ikutnya Undang-Undang APBN kan, menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang APBN, kira-kira gitu. Jadi nggak ada akan dilewati batas 3 persen itu,”

terangnya.

Realisasi APBN

Berdasarkan data terakhir Kementerian Keuangan, pada semester I-2026 defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB. Defisit ini berasal dari besarnya realisasi belanja negara, dibandingkan penerimaan.

Untuk pendapatan negara realisasinya pada semester I-2026 sebesar Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target 2026 yang sebesar Rp3.153,6 triliun. Pendapatan ini tumbuh 21,4 persen secara  year on year (yoy).

Bila dirinci, realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun atau tumbuh 21,4 persen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp459,2 triliun.

Sedangkan untuk belanja negara realisasinya sebesar Rp1.656,0 triliun atau 43,1 persen dari target APBN yang senilai Rp3.842,7 triliun, atau tumbuh 17,8 persen. Hal ini terdiri dari belanja pemerintah pusat realisasinya sebesar Rp1.298,6 triliun atau tumbuh 29,4 persen, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp357,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen.