Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) berpotensi mempersempit praktik underinvoicing dalam perdagangan mineral sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
Ketua Umum APNI Komjen Pol. Purn. Nanan Soekarna menilai keberadaan bursa mineral nasional akan menyediakan data transaksi yang lebih transparan dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menguji kewajaran harga jual komoditas mineral.
Data transaksi dapat digunakan untuk menguji kewajaran harga jual, memverifikasi royalti dan PNBP, mendeteksi underinvoicing, memperbaiki basis pajak, serta merekonsiliasi volume produksi, penjualan, ekspor, dan penerimaan devisa,”
kata Nanan dalam keterangannya, Selasa, 18 Agustus 2026.
Pengawas Transaksi Mineral
APNI menyebut BMKS tidak hanya berfungsi sebagai platform perdagangan komoditas, tetapi juga dapat menjadi instrumen penguatan pengawasan transaksi mineral.
Data transaksi yang terkonsolidasi dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pergerakan komoditas sejak produksi hingga ekspor.
BMKS bukan sekadar platform dagang, melainkan instrumen kedaulatan data dan informasi pasar,”
ujarnya.
Menurut APNI, BMKS nantinya dapat menghubungkan data produksi, transaksi, pembayaran royalti, pengangkutan, kepabeanan, ekspor hingga devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).
Dengan basis data tersebut, pemerintah dinilai dapat memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memastikan nilai transaksi yang dilaporkan pelaku usaha sesuai dengan kondisi perdagangan sebenarnya.
Kondisi Pasar Aktual
Selain penerimaan negara, APNI menilai BMKS dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan kondisi pasar aktual. Data transaksi dan arus barang yang terkonsolidasi dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan perdagangan serta menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan pasar.
APNI sebelumnya menyatakan mendukung penuh pembentukan BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Asosiasi juga menekankan pentingnya integritas data dan tata kelola yang kuat agar bursa dapat menjalankan fungsi strategisnya.
