Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Prabowo Bilang Rapor Pemerintahannya “Oke”, Tapi Pengamat Lihatnya Begini Soal Keberhasilan

Pemerintah akan keliru apabila menganggap jarak antara statistik makro dan keresahan masyarakat hanya sebagai persoalan komunikasi.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai penandatanganan berita acara penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai penandatanganan berita acara penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/sgd/wsj.)

Klaim Presiden Prabowo Subianto bahwa rapor hampir dua tahun pemerintahannya “oke” dinilai belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pemerintah.

Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan pemerintah masih harus membuktikan bahwa berbagai capaian tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Survei publik juga harus dibaca hati-hati. Indonesia Political Opinion pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026 mencatat sekitar 63 persen responden puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,”

kata Achmad pada Owrite, Kamis, 20 Agustus 2026.

Sebagian Kecil Bilang Puas

Massa dalam demonstrasi di depan gedung DPR, 19 Juni 2026.
Massa dalam demonstrasi di depan gedung DPR, 19 Juni 2026. (Owrite.id/Rahmat Tunny)

Ia mengatakan hanya sebagian kecil responden yang menyatakan sangat puas, sementara sekitar sepertiga lainnya masih menyatakan tidak puas.

Iklan

Angka ini menunjukkan pemerintah masih memiliki modal politik. Tetapi dukungan politik bukan cek kosong,”

ujarnya.

Selain itu, Achmad menilai masyarakat tidak mengukur kondisi ekonomi hanya berdasarkan angka pertumbuhan, tingkat kemiskinan, maupun pengangguran. Ukuran yang lebih konkret justru muncul dari pengalaman ekonomi sehari-hari.

Karena itu, Achmad mengingatkan pemerintah tidak boleh menganggap keresahan masyarakat yang muncul di tengah membaiknya sejumlah indikator makroekonomi semata-mata sebagai persoalan komunikasi publik.

Pemerintah akan keliru apabila menganggap jarak antara statistik makro dan keresahan masyarakat hanya sebagai persoalan komunikasi. Bisa jadi persoalan sebenarnya adalah distribusi hasil pembangunan,”

bebernya.

Menurutnya, titik tersebut menjadi penting dalam menguji klaim rapor pemerintahan Prabowo sudah “oke”. Sebab, keberhasilan program pemerintah semestinya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, jumlah program, atau banyaknya penerima manfaat, tetapi dari perubahan kualitas hidup masyarakat.

Jangan Lihat Jumlah Penerima

Petugas menyusun ompreng berisi Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur SPPG Tubo Ternate, Maluku Utara
Petugas menyusun ompreng berisi Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur SPPG Tubo Ternate, Maluku Utara, Senin (26/1/2026). (ANTARA FOTO/ Andri Saputra/foc)

Ia pun mengakui berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur desa, serta program sosial lainnya memiliki manfaat bagi masyarakat. Namun, pemerintah dinilai tidak boleh berhenti pada capaian kuantitatif berupa jumlah penerima atau besarnya cakupan program.

Untuk MBG, misalnya, ukurannya bukan hanya berapa juta porsi telah dibagikan, tetapi apakah status gizi anak membaik,”

tuturnya.

Hal serupa berlaku pada layanan kesehatan. Pemerintah seharusnya tidak hanya menghitung jumlah masyarakat yang telah menjalani pemeriksaan, tetapi juga menilai dampak pemeriksaan tersebut terhadap deteksi dan penanganan penyakit.

Sementara untuk sektor ketenagakerjaan, ia menilai pemerintah perlu melihat kualitas pekerjaan yang tercipta.

Untuk lapangan kerja, bukan sekadar berapa orang bekerja, tetapi apakah pekerjaan tersebut formal, produktif, dan memberikan upah layak,”

imbuhnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.