Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Pemprov DKI Jakarta Siapkan Obligasi Rp5,6 Triliun, Buat LRT dan RS Sumber Waras

Dana penerbitan obligasi daerah itu sebesar Rp2,7 triliun digunakan untuk pengembangan LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Stasiun LRT Jakarta di Manggarai, Jakarta. (Sumber: Antara Foto/Asprilla Dwi Adha/YU)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Stasiun LRT Jakarta di Manggarai, Jakarta. (Sumber: Antara Foto/Asprilla Dwi Adha/YU)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penerbitan obligasi daerah sebesar Rp5,6 triliun. Rencananya dana itu akan digunakan untuk membiayai dua proyek strategis di sektor transportasi dan kesehatan di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dana obligasi daerah yang diajukan sebesar Rp5,6 triliun. Dari dana itu sebesar Rp2,7 triliun untuk pengembangan LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas, dan sisanya untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Obligasi memang dari angka Rp5,6 triliun yang kita ajukan itu terdiri Rp2,7 triliun untuk LRT, sisanya untuk kesehatan yaitu untuk Sumber Waras,”

ujar Pramono dalam konferensi pers dikutip Rabu, 26 Agustus 2026.

Lagi Minta Restu

Sejumlah warga mengikuti uji coba rangkaian kereta LRT Jakarta Manggarai-Velodrome di Stasiun LRT Jakarta Manggarai, Jakarta, Senin (24/8).
Uji coba rangkaian kereta LRT Jakarta Manggarai-Velodrome di Stasiun LRT Jakarta Manggarai, Jakarta, Senin (24/8). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Pramono mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan restu dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menerbitkan obligasi daerah.

Iklan

Kami sudah berkoordinasi dan mengirim surat kepada pemerintah pusat yang jelas sebagai langkah awal Kemenko Perekonomian secara prinsip sudah memberikan sign kepada kami,”

jelasnya.

Selanjutnya, Pemprov DKI harus memperoleh izin dari kementerian lainnya diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, Pemprov sedang melakukan pembahasan dengan eselon I kementerian terkait.

Sekarang ini dalam tahap pembicaraan dengan eselon 1 yang ada di kementerian terkait. Tetapi karena ini dilakukan transparan terbuka dan saya meyakini bahwa Jakarta pasti mampu untuk menyelesaikan itu mudah-mudahan izinnya segera bisa keluarkan,”

terangnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Anisa Aulia adalah jurnalis di OWRITE dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di VIVA.co.id dan Liputan6.com. Selama karirinya meliput ekonomi

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.