Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi serentak di sejumlah wilayah Indonesia menunjukkan lemahnya tata kelola dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi krisis energi. Kondisi ini terjadi di tengah pernyataan pemerintah bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman.
Diketahui, kelangkaan BBM dalam dua pekan terakhir terjadi di Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra. Kondisi ini menunjukkan buruknya tata Kelola energi nasional dan lemahnya kapasitas institusi menghadapi krisis.
Situasi ini membuktikan bahwa penilaian ketahanan energi kita masih berada di atas kertas, belum diikuti kemampuan membangun cadangan energi, memperkuat manajemen logistik, dan menjalankan strategi krisis sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU) Energi,”
kata CEO IESR Fabby Tumiwa, Senin, 14 September 2026.
Presiden Perlu Evaluasi Kementerian Lembaga
Fabby juga meminta pemerintah mengevaluasi kesiapan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan pasokan energi nasional.
Presiden harus mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kementerian dan lembaga yang bertugas mengamankan pasokan energi nasional serta protokol krisis energi kita,”
ujar Fabby.
Fabby menilai klaim mengenai keamanan stok nasional belum cukup untuk menjawab persoalan kelangkaan di lapangan. Sebab, stok yang tersedia di terminal tidak otomatis menjamin masyarakat dapat memperoleh BBM di SPBU ketika dibutuhkan.
Menurutnya, kelangkaan telah memukul pekerja harian, pengemudi angkutan dan ojek, nelayan, petani, pelaku usaha mikro, hingga rumah tangga yang bergantung pada energi untuk beraktivitas.
Antrean panjang dan gangguan pasokan juga meningkatkan biaya transportasi serta distribusi pangan, mengganggu layanan publik, dan menekan daya beli masyarakat.
Persoalan tersebut dinilai semakin serius karena terjadi setelah gangguan pasokan listrik di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali pada Mei hingga Juli.
Rangkaian gangguan energi itu menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam perencanaan cadangan, distribusi, dan manajemen krisis energi nasional.
Apresiasi Tambah Mobil Tangki
Meski demikian, IESR mengapresiasi langkah pemerintah daerah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Pertamina yang menambah armada mobil tangki, mengaktifkan nozzle, memperpanjang jam layanan, dan membuka jalur pasok alternatif. Namun, langkah darurat tersebut dinilai tidak boleh menggantikan pembenahan sistemik.
IESR mendesak pemerintah memulihkan pasokan BBM di seluruh wilayah terdampak dalam tujuh hingga 10 hari. Pemerintah juga diminta memperkuat transparansi dengan membuka data stok terminal, jadwal pengiriman, ketersediaan SPBU, waktu antre, dan kuota harian secara berkala.
