Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dengan menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Sejumlah pekerjaan rumah (PR) harus dikerjakan oleh Suahasil.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, pencopotan Purbaya dari jabatannya karena ada permasalahan internal di tubuh Kementerian Keuangan. Permasalahan itu melibatkan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Jadi persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang masalah gitu ya antara Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak terutama soal pergantian eselon II, kemudian restitusi pajak yang ditahan itu buat banyak pelaku usaha enggak happy,”
ujar Bhima di Jakarta, Senin, 15 September 2026.
Dividen Danantara Jadi Masalah
Bhima menyebut, dicopotnya Purbaya juga berkaitan dengan kembalinya sebagian dividen Danantara ke Kementerian Keuangan sebesar Rp120 triliun.
Juga ada persoalan dividen Rp120 triliunnya Darantara BUMN yang di sektor Kementerian Keuangan, itu juga dapat protes keras dari Darantara juga tuh,”
terangnya.
Menurut Bhima, cara komunikasi dan koordinasi Purbaya di internal semakin buruk. Sehingga, hal itu memicu keputusan Prabowo mencopot Purbaya.
Jadi cara-cara Purbaya mengkoordinasi internal termasuk juga kayak komunikasinya juga makin lama makin buruk ya, over confidence itu yang membuat dia kemudian di reshuffle,”
tuturnya.
PR Suahasil
Untuk Suahasil, Bhima mengungkapkan ada lima PR yang harus dikerjakan. Pertama, Suahasil diminta lebih berhati-hati dalam komunikasi.
Karena dia orang lama di birokrat Kementerian Keuangan sejak zaman Sri Mulyani juga paham internal, dianggap bisa memoderasi konflik dan hubungan di internal Kemenkeu. Dan gaya komunikasi publik keluarnya juga lebih tertata lebih hati-hati gitu ya lebih kredibel gitu nggak koboi,”
jelasnya.
Kedua, Suahasil diminta tidak menjadi pejabat ‘yes man’. Bhima berharap Suahasil bisa melakukan koreksi terhadap anggaran-anggaran jumbo program Presiden Prabowo mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dia nggak boleh jadi yes man, dia harus bisa melakukan koreksi terhadap anggaran-anggaran jumbo MBG, Kopdes milik Prabowo yang memang memakan anggaran fiskal APBN terlalu besar. Disitu Suahasil harus step in gitu ya untuk melakukan efisiensi anggaran,”
katanya.
Ketiga, Suahasil diminta mengembalikan Transfer ke Daerah (TKD) yang tahun ini dipotong oleh pemerintah pusat. Menurutnya, Suahasil harus mengevaluasi pemangkasan TKD tersebut.
Ini saatnya gitu ya untuk mengevaluasi lagi efisiensi dana transfer daerah. Sehingga daerah tidak bergejolak terutama soal pelayanan dasar dan juga nasib PPPK honorer yang ada di daerah,”
tuturnya.
Keempat, Suahasil harus menjaga independensi moneter, dengan mempertegas batas antara kebijakan fiskal dan moneter.
Jadi pagar api antara fiskal dan moneter termasuk soal urusan kredit kepada Kopdes Merah Putih itu harus dilihat ulang tuh. Karena kan memindahkan risiko fiskal ke risiko moneter dengan melibatkan Bank Himbara menyalurkan kredit ke Kopdes Merah Putih itu resikonya cukup tinggi,”
ucapnya.
Kelima, Suahasil diminta untuk menambah alokasi penanganan bencana sebelum tutup tahun berakhir. Menurut Bhima, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan pergeseran anggaran tanpa harus menunggu perubahan APBN, antara lain melalui mekanisme BA BUN sesuai ketentuan dalam UU APBN.
Artinya bisa aja tuh menggeser ke alokasi penanganan bencana BNPB, Basarnas, BMKG. Karena sekarang bencana dimana-mana alokasi anggarannya bisa lebih besar itu,”
katanya.
Kasih Waktu Dua Bulan
Bhima menilai, saat ini perlu diberi ruang waktu selama dua bulan untuk melihat kinerja yang dilakukan oleh Suahasil. Nantinya, jika tidak ada perubahan, Prabowo dinilai layak harus mengganti kembali menteri keuangan.
Nah kita berikan waktu ya dua bulan lah maksimum bagi Suahasil untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik. Kalau nggak ya kita tekan lagi Prabowo untuk melakukan reshuffle Menteri Keuangannya,”
imbuhnya.
