Menteri Keuangan Suahasil Nazara merespons terkait permintaan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk membatalkan perombakan ratusan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perombakan itu dilakukan oleh Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis, 10 September 2026.
Suahasil mengatakan, terkait perombakan pihaknya akan melakukan diskusi internal, untuk melihat proses perombakan yang sempat dilakukan sebelumnya.
Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,”
kata Suahasil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Tunggu Masukan
Suahasil menuturkan, kini tengah menunggu masukan dari seluruh unit eselon I atau setara Direktur Jenderal (Dirjen). Menurutnya, penunjukkan pejabat memiliki jenjang dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit.
Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi,”
terangnya.
Maka dari itu, Suahasil mengatakan saat ini sedang memastikan agar struktur pejabat yang dibentuk dapat mendukung sinergi dan koordinasi antar unit.
Jadi ini yang kita sedang pastikan, dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,”
tuturnya.
Adapun terkait kemungkinan perombakan pejabat dibatalkan seperti permintaan Dirjen Pajak, Suahasil secara tegas tidak mengiyakan. Ia hanya mengatakan akan melihat proses yang telah dilakukan sebelumnya.
Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,”
jelasnya.
Nama ‘Ajaib’
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan ada nama-nama ‘ajaib’ dalam proses perombakan ratusan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sehingga, dia mengusulkan mutasi pegawai yang dilakukan beberapa waktu lalu dibatalkan.
Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuman memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,”
ujar Bimo di Kantor Pusat DJP dikutip Kamis, 17 September 2026.
Bimo mengatakan, masuknya nama pegawai yang tidak mengikuti proses pelatihan dan penilaian untuk kenaikan jabatan, menjadi sinyal buruk bagi pegawai lain yang sudah mengikuti proses tersebut.
Bimo mengaku, Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga sudah menyetujui bahwa pelaksanaan mutasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang seharusnya.
Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,”
tuturnya.
