Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mendorong pembahasan ulang mengenai batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam RUU Keuangan Negara.
Menurut Misbakhun, pembatasan defisit sebesar 3 persen dari PDB menghambat ekspansi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.
Orang mengatakan defisit 3 persen, saya tanya di pasal berapa enggak ada yang bisa menyebutkan. Defisit itu bukan norma, defisit itu enggak ada di norma, rasio utang 60 persen itu tidak ada di norma,”
kata Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tentang RUU Keuangan Negara, Kamis, 17 September 2026.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan ekspansi fiskal untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan memaksimalkan bonus demografi saat ini.






